ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah. Hasil penelitian diketahui bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi.Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa penguatan dan beberapa perubahan pada tata nilai sosial, budaya dan lingkungan.

No abstract

The need for non-agricultural land tended to increased. This encouraged the conversion of agricultural lands and if it was not regulated, it may threatened food resilience. The Government had established LawSecara nasional, setiap tahun diperkirakan 80 ribu hektar areal pertanian hilang, berubah fungsi ke sektor lain atau setara 220 hektar setiap harinya (Anonim, 2013). Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lahan pertanian seluas 200 hektar setiap tahunnya beralih fungsi menjadi permukiman. Hal ini berdampak pada menurunnya produksi tanaman pangan, khususnya padi. Berdasarkan perhitungan, setiap satu hektar lahan yang ditanami padi rata-rata mampu memproduksi 10 ton gabah per tahun. Apabila alih fungsi lahan per tahunnya mencapai 200 hektar, berarti produksi gabah yang hilang mencapai 2.000 ton, sementara target produksi setiap tahun selalu mengalami peningkatan (Anonim, 2011).Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengimplementasikan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009, Pemerintah Provinsi DIY telah menetapkan Peraturan ABSTRAKKebutuhan lahan non pertanian cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan apabila tidak dikendalikan dapat mengancam ketahanan pangan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifi kasi dan menganalisis perencanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya guna mewujudkan ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Bantul.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Kabupaten Bantul dipilih menjadi lokasi penelitian karena mengalami aktivitas alih fungsi lahan yang tinggi dan belum menetapkan regulasi untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Informan dalam penelitian ini diambil melalui teknik purposive sampling yang merupakan penyusun perencanaan sekaligus pelaksana kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul serta petani. Variabel penelitian difokuskan pada aspek alih fungsi lahan, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan ketahanan pangan wilayah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bantul belum serius dalam mempersiapkan regulasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sejauh ini telah dilakukan beberapa studi sebagai dasar penyusunan regulasi. Kendala utama terletak pada kebijakan penataan ruang yang telah disusun sebelumnya, pelanggaran hukum regulasi penataan ruang wilayah, alokasi anggaran perencanaan regulasi, interest groups, kesediaan petani dan ketersediaan lahan pertanian. Untuk memperkokoh ketahanan pangan wilayah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan penataan ruang, penegakkan hukum regul...

Outbreaks of the rice brown planthopper, Nilaparvata lugens Stal., tend to increase in 2017. There has been significant interest to reduce reliance on pesticides by manipulating habitat plant species and communities to benefit natural enemies of insect. Flowering plants as refuge can contribute in enhancing the ecosystem services. This study aimed to assess the benefit of flowering plants as refuge to improve the role of egg parasitoids of brown planthopper. We sampled three rice fields: rice field adjacent to refuge, far from refuge, and rice field with no refuge using trapping procedure. We found two genera of parasitoid in Banyumas: Oligosita and Anagrus. The parasitism in the three rice fields was 46.14, 43.05 and 42.32%, respectively, showing no differences. However, the number of parasitoids emerged from the traps placed in the rice field with refuge was higher (31.08 adults/trap) than the other two rice fields (25.67 and 20.71 adults/trap). In addition, the number of unhatched parasitoids was lower in the rice with refuge (5.9%) compared to no refuge (14.54%). These findings show that the refuge provides better environments for the parasitoid by improving the number of progeny produced which eventually could increase their role in managing N. lugens population.

Maritime traffic increase consequently would make the intensity of the ASL surveillance respectively. Indonesia owned several vital and important straits for maritime traffics, and one of them wass Sunda Straits, which was part of the ASL I connecting Indian Ocean and South China Sea and vice versa. The objectives of the research were (1) to created system model of Traffic Separation Scheme (TSS) in the ASL I Sunda Straits, (2) to studied the impact of TSS model to the territorial resilience of Sunda Straits. This research showed that the best TSS model in Sunda Straits was the solution-2 where TSS laided on western side of Sangiang Island, which was maritime channel in between Panjurit Island and Sangiang Island with still regard the ASL I, and also considered the existing danger of navigation of Koliot Reef by installing an aids to the navigation. The Eigen Value Matrix generated from the TSS Solution-2 model would guarantee Sunda Straits from the security threat, danger of navigation and risk environmental damages, and it would make ease the law enforcement through the straits due to foreign ships had to sailed over this TSS..ABSTRAKPeningkatan lalu lintas pelayaran menjadikan semakin berat tugas pengawasan jalur laut. Indonesia mempunyai beberapa selat yang sangat vital sebagai jalur pelayaran yaitu salah satunya adalah Selat Sunda dimana selat ini merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yang menghubungkan perairan Samudera Hindia melewati Selat Karimata menuju Laut China Selatan atau sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Membuat model sistem Traffic Separation Scheme (TSS) di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I Selat Sunda, 2) Mengkaji dampak pembangunan model TSS bagi ketahanan wilayah Selat Sunda.Penelitian ini menunjukkan bahwa Model TSS di Selat Sunda yang terbaik adalah solusi–2 dimana TSS berada di sebelah barat Pulau Sangiang, yaitu alur pelayaran di antara Pulau Panjurit dan Pulau Sangiang dengan tetap memperhatikan ALKI-I yang sudah ada, selain itu untuk keberadaan bahaya navigasi di Terumbu Koliot maka diletakkan SBNP. Model TSS Solusi-2 hasil perhitungan Matriks Eigen Value dilihat dari segi ketahanan wilayah  Selat Sunda membuat terjaminnya perairan Selat Sunda dari bahaya keamanan, bahaya navigasi pelayaran serta bahaya pencemaran lingkungan, mempermudah penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan karena setiap kapal asing yang akan melewati Selat Sunda harus melewati TSS ini.