Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia

Perangin-angin, Reh Bungana Beru; Nababan, Ramsul; Siahaan, Parlaungan G.

doi:10.31078/jk1718

Cited by 10 publications

(5 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…9 Kekayaan Intelektual dan adat masyarakat adat merupakan wujud dari hak teritorial dan penentuan nasib dari masyarakat adat, yang pada dasarnya hal ini perlu menjadi perhatian dalam bagian dari perlindungan teradap pengetahuan tradisional. 10 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk kreativitas inteklektual yang nyata, dan bukan hanya gagasan, konsep ataupun ide semata. 11 Negara-negara adidaya yang didominasi oleh negara-negara barat, menganut filosofi kapitalisme dan individualisme yang lebih mengutamakan perwujudan gagasan perlindungan hak milik individu, termasuk di dalamnya hak milik yaitu modal ataupun kekayaan intelektual.…”

Section: Hasil Dan Pembahasan 31 Penegasan Atas Regulasi Internasiona...unclassified

Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional

Anggraeni

Listiawati

2023

JULR

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to provide confirmation of the accommodation of disclosure which is still questionable in the cluster of international regulations, this is done in order to obtain the same interpretation of regulations in international practice for the protection of Genetic Resources and Traditional Knowledge (SDGPT), which is also an implication of the existing system in Law Number 13 of 2016 concerning Patents has not been able to protect it optimally. By using a normative juridical method with qualitative analysis, this study justifies the results that have been in previous studies that the beneficial sharing mechanism has become the government's effort to protect SDGPT from acts of misappropriation, but this research found a novelty, namely by supporting the affirmation and perfecting of these matters which need to be acknowledged are not sufficient to meet the needs of international practice, because it was found that there are still Indonesian State patents taken without beneficialy sharing due to the plurality of interpretations and accommodations of the Patent Law which are not in accordance with international practice requirements. Thus, the accommodation of disclosure or the formulation of disclosure requirements deserves a position in the regulation of the Patent Law in Indonesia for steps to encourage the sound of the same interpretation in the echoes of international practices and regulations, so that the benefits can be maintained and felt by people of origin.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap akomodasi pengungkapan yang masih menyoal dalam rumpun regulasi internasional, hal ini dilakukan guna mendapatkan penafsiran regulasi yang sama dalam praktik internasional atas perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT), yang juga merupakan implikasi dari sistem yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum dapat melindungi secara maksimal. Keterbatasan pemahaman masyarakat tradisional di negara berkembang yang seringkali dibenturkan dengan orientasi komersil yang dimiliki oleh masyarakat di negara maju dalam pemanfaatan SDGPT dengan membuat paten. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualititif, penelitian ini menjustifikasi hasil yang telah ada dalam penelitian-penelitian terdahulu bahwa mekanisme beneficialy sharing telah menjadi upaya pemerintah dalam melindungi SDGPT dari tindakan misappropriation, namun penelitian ini mendapati kebaruan yaitu dengan menyokong penegasan dan menyempurnakan hal tersebut yang perlu diakui tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan praktik internasional, karena ditemukan hasil bahwa masih terdapat paten Negara Indonesia yang diambil tanpa beneficialy sharing karena kemajemukan penafsiran dan akomodasi UU Paten yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktik secara internasional. Maka, akomodasi pengungkapan atau rumusan disclosure requirements layak mendapatkan posisi dalam regulasi UU Paten di Indonesia untuk langkah mendorong suara penafsiran yang sama dalam gaungan praktik dan regulasi internasional, sehingga manfaat dapat tetap terjaga dan dirasakan oleh masyarakat asal.

show abstract

Section: Hasil Dan Pembahasan 31 Penegasan Atas Regulasi Internasiona...unclassified

Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional

Anggraeni

Listiawati

2023

JULR

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pengetahuan tradisional yang masih ada dan masih berkembang di Kota Bandung meliputi kerajinan, busana/pakaian tradisional, metode pengetahuan/pengobatan tradisional, makanan tradisional, minuman tradisional, dan kain tradisional [6]. Kerajinan yang masih ada dan berkembang di lingkungan masyarakat Kota Bandung, dapat diklasifikasikan sebagai berikut; a) permainan dan cindramata (robot-robotan, layangan, cindramata angklung mini, cindramata bambu, kerajian kayu dan miniature); b) Alat-alat kesenian (kecapi dan siter, karinding, banarongan, waditra kesenian, tarompet, topeng/kedok, gitar, proferti dan waditra seni reak, wayang golek); c) Lukisan dan ukiran (lukisan kaca, lukisan, ukiran kayu); d) Aksesori dan barang-barang lainnya (pernak-pernik aksesori wanita, sandal, tas, rajutan, peci bambu, bantal hias, keramik hias, dan mebel) [3].…”

Section: Pengetahuan Tradisionalunclassified

Perancangan Ikon Teknologi Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Bandung

Prasetia,

Hadianto,

Regita

2024

files

View full text Add to dashboard Cite

Perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi menimbulkan tantangan dalam pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tradisional. Perancangan ikon pengetahuan dan teknologi tradisional dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Bandung menjadi suatu aspek penting dalam menindaklanjuti program pemerintah Kota Bandung yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dalam perancangan Logo OPK dan Ikon masing-masing OPK Kota Bandung. Perancangan ikon OPK Kota Bandung ini bertujuan untuk merancang ikon yang dapat merepresentasikan masing-masing dari OPK Kota Bandung dan untuk mempermudah dalam pengelompokannya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita dan website. Ikon Pengetahuan Tradisional yang telah dibuat merupakan representasi dari ilmu pengetahuan tradisional kalender atau tentang perhitungan waktu berdasarkan pergerakan bulan dan bintang yang membentuk rasi bintang. Ikon Teknologi Tradisional yang telah dibuat merupakan representasi dari alat tradisional lisung yaitu alat yang digunakan untuk menumbuk padi secara tradisional. Penerapan ikon ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah kemajuan dalam melestarikan dan mempertahankan kebudayaan tradisional Kota Bandung. Dengan adanya penerapan ikon OPK pengetahuan dan teknologi tradisional ini juga diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk terus mempelajari budaya tradisional Kota Bandung dan mengajarkannya kepada generasi muda.

show abstract

“…These efforts can preserve and prevent further losses of TK and protect TK from unwanted use and claims by unauthorized persons [129]. When TK is in the public domain, commercial interests that can exploit it the most efficiently tend to benefit the most [130]. Indigenous people, as the owners, will lose the potential for compensation for utilizing their TK.…”

Section: The Documentation Patenting and Transferring Of Traditional ...mentioning

confidence: 99%

Incorporating Traditional Knowledge into Science-Based Sociotechnical Measures in Upper Watershed Management: Theoretical Framework, Existing Practices and the Way Forward

Nugroho¹,

Sallata²,

Allo³

et al. 2023

Sustainability

View full text Add to dashboard Cite

In Indonesia, 2145 watersheds currently need to be restored, where around 21 million people spread over ± 23,000 villages live below the poverty line with a high dependence on forests. This condition requires an integrated approach in watershed management, which is aimed at technically restoring environmental conditions and ensuring the welfare of the people in it. One of the strategic approaches that can be taken is to revive local wisdom and traditional knowledge (TK), which has been eroded and neglected, and integrate them with technical approaches based on modern science and knowledge. Based on the author’s research and literature studies, this paper discusses the theoretical framework and implementation practices in integrating traditional knowledge into a science-based sociotechnical system to manage upstream watersheds sustainably. Based on the empirical evidence, efforts to create good biophysical and socio-economic watershed conditions can only be achieved through the active participation of farmers in adopting and integrating scientific technology into their traditional knowledge. This integration is realized in designing and implementing watershed management technology by considering the principles of suitability, applicability, feasibility, and acceptability. In the long term, it is necessary to document TK, patent it, and transfer it to the next generation to ensure that indigenous peoples’ and local communities’ social, cultural, and economic interests are protected.

show abstract

Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia

Cited by 10 publications

References 0 publications

Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional

Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional

Perancangan Ikon Teknologi Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Bandung

Incorporating Traditional Knowledge into Science-Based Sociotechnical Measures in Upper Watershed Management: Theoretical Framework, Existing Practices and the Way Forward

Contact Info

Product

Resources

About