No abstract

No abstract

The subsidiarity principle in conducting local governance system in desa (village) has been adopted by Law No. 6 of 2014 concerning Desa. The law recognizes that Desa has the scale of local authorities and decisions to fully realize the villagers interests. However, in the situation of covid-19 pandemic concerns, Indonesian national government has been striving to prevent and overcome the pandemic and also enacted the emergency policies including economic and legal policies. In addition, for local governments including village must create and re-arrange the prioritized programs to be done effectively. This article examines the capacity of local government of Desa Pakam, Batu Bara, North Sumatra in conducting human rights-based approach to development (HRBA) during the pandemic. This article uses the legal research method and adopts normative juridical approach. Collecting data is gained by the secondary data, namely regulations, textbooks and journals. Beside it, data also obtained by interview with focused group discussion in the field. By using a conceptual framework of HRBA, this article analyses on the strategical ways in the implementation of the prioritized programs related to strengthen the resilience of villagers especially for disadvantage and vulnerable groups who are fully affected by pandemic. Actually, HRBA could improve the resilience for villagers and make comprehensive social protection according to human rights standards and mechanisms.

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran PPKn berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan civic skill mahasiswa di jurusan PPKn Unimed. Subjek penelitian ini yaitu: (1) Validator ahli sebanyak 3 orang yang terdiri dari ahli: materi PPKn, bahasa Indonesia, dan desain buku ajar; dan (2) Mahasiswa jurusan PPKn sebanyak 64 orang (2 kelas) sebagai subjek untuk uji coba kelompok terbatas. Penelitian ini merupakan model penelitian pengembangan ADDIE. Gagne dkk (dalam Januszewski dan Molenda, 2008) “memberikan perluasan dari tahap-tahap ADDIE ke dalam sebuah panduan prosedural yang lebih rinci yaitu: analyze, design, development, implementation, and evaluation”. Data dikumpulkan melalui angket validasi ahli dan lembar observasi kompetensi civic skill mahasiswa. Hasil validasi ahli dan uji coba lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan kompetensi civic skill mahasiswa jurusan PPKn Unimed sudah valid dan berkategori sangat baik, serta mempunyai reliabilitas yang sangat tinggi. Temuan lain dari hasil penelitian ini, buku ajar PPKn berbasis kearifan lokal dapat membantu dosen dalam meningkatkan kompetensi civic skill mahasiswa jurusan PPKn Unimed.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya genetik yang melimpah, multi etnis, serta budaya yang beraneka ragam. Keadaan yang demikian membuat Indonesia kaya akan pengetahuan tradisional. Melindungi pengetahuan tradisional sangat penting karena pengetahuan tradisional merupakan identitas dari masyarakat pemiliknya. Melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, maka secara implisit pengetahuan tradisional yang merupakan hak tradisional dan identitas budaya masyakarat asli diakui sebagai hak konstitusional. Perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia diatur dalam UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Pemajuan Kebudayaan. Namun, perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia belum optimal, karena belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengetahuan tradisional.