The Covid-19 Pandemic and Human Rights-Based Approach to Local Governance in Desa Pakam, Batu Bara, North Sumatra

Abstract

The subsidiarity principle in conducting local governance system in desa (village) has been adopted by Law No. 6 of 2014 concerning Desa. The law recognizes that Desa has the scale of local authorities and decisions to fully realize the villagers interests. However, in the situation of covid-19 pandemic concerns, Indonesian national government has been striving to prevent and overcome the pandemic and also enacted the emergency policies including economic and legal policies. In addition, for local governments including village must create and re-arrange the prioritized programs to be done effectively. This article examines the capacity of local government of Desa Pakam, Batu Bara, North Sumatra in conducting human rights-based approach to development (HRBA) during the pandemic. This article uses the legal research method and adopts normative juridical approach. Collecting data is gained by the secondary data, namely regulations, textbooks and journals. Beside it, data also obtained by interview with focused group discussion in the field. By using a conceptual framework of HRBA, this article analyses on the strategical ways in the implementation of the prioritized programs related to strengthen the resilience of villagers especially for disadvantage and vulnerable groups who are fully affected by pandemic. Actually, HRBA could improve the resilience for villagers and make comprehensive social protection according to human rights standards and mechanisms.

Upaya Pemerintah Desa dalam Melestarikan Nilai Kearifan Lokal Tari Topeng Melalui Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

“…Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya, UU Desa) memberi kewenangan kepada desa memiliki kesempatan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensinya masingmasing (Alhudawi, Simatupang, & Rachman, 2021;Mayasari, 2021;Muhtaj, Prayetno, Perangin-angin, Siregar, & Rachman, 2022). Dalam penjelasan undang-undang di atas juga sangat jelas bahwa untuk memajukan dan melestarikan budaya daerah, perlu diambil langkah-langkah atau upaya-upaya strategis dari pihak pemerintah untuk melindungi, mengembangkan dan memajukan masyarakat pelestarian budaya tradisional seni untuk yang lebih baik.…”

“…Pemerintah desa dilengkapi oleh asas subsidiaritas, yang dijalankan berdasarkan UU Desa (Muhtaj et al, 2022;Rachman, Batubara, Kabatiah, & Irwansyah, 2022). Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mendorong pentingnya kebijakan pemerintah dibuat dan diterapkan di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat pemerintah desa.…”

Pembangunan Ekosistem Laut Berkelanjutan Melalui Keterlibatan Warga Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tanjung Rejo

“…Optimalisasi kolaborasi Pemerintah Desa dan masyarakat (warga) desa merupakan realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) (Muhtaj, Prayetno, Peranginangin, Siregar, & Rachman, 2022;Rachman, 2016). Komitmen pemerintah desa terhadap SDGs terlihat dengan keterlibatan warga desa dan rencana pembangunan, misalnya pengelolaan hutan mangrove sebagai kawasan wisata skala Desa (Muhtaj et al, 2022; UU Desa). Komitmen pembangunan ekosistem laut berkelanjutan melalui pengelolaan hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo tidak memperoleh hasil yang signifikan tanpa kolaborasi pemerintah dan masyarakat (Ohlmeier, 2013;Rachman, 2016;Rachman & Al Muchtar, 2018).…”

“…Arah kebijakan pengembangan kawasan wisata mangrove mencerminkan trigoals pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan ekosistem laut yang berkelanjutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan mangrove (Perpres No. 59 Tahun 2017; Muhtaj et al, 2022;Rachman, 2016).…”

Analisis Efektivitas Peraturan Daerah dalam Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat

“…Hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan deklarasi hak asasi manusia internasional (Gedung, 2018). Peraturan daerah, termasuk peraturan daerah dan kebijakan, merupakan instrumen penting untuk menerapkan dan menegakkan hak asasi manusia di tingkat regional dan lokal (El Muhtaj et al, 2022). Peraturan daerah menjembatani kesenjangan antara kerangka kerja hak asasi manusia di tingkat nasional dengan penerapan praktis nya di dalam yurisdiksi tertentu.…”