<strong>Indonesian</strong><br />Permasalahan utama daerah tertinggal adalah kemiskinan. Oleh karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada pertanian, maka strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal ialah memacu peningkatan produktivitas pertanian melalui inovasi teknologi. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan kapasitas petani melalui inovasi teknologi untuk mengakselerasi pembangunan pertanian di daerah tertinggal. Penelitian dilakukan dengan metode analisis SWOT berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui survei di Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi melaksanakan gerakan inovasi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) secara berkelanjutan merupakan prioritas pertama di tiga provinsi contoh. Prioritas berikutnya adalah meningkatkan fasilitas penyuluh disertai sanksi pelanggaran disiplin, menyediakan bimbingan teknis melalui sekolah lapang PTT, melaksanakan program percontohan usaha tani (<em>demfarm</em>) di tiap desa, menyediakan skim kredit lunak, menegakkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan meningkatkan partisipasi petani dalam pembangunan pertanian. Implikasinya bahwa harus ada upaya khusus untuk mempertahankan penerapan teknologi PTT yang didukung oleh kredit lunak dengan prosedur sederhana, penerapan HPP secara konsisten, dan bimbingan teknis melalui program <em>demfarm</em>. <br /><br /><br /><strong>English</strong><br />The main problem of disadvantaged areas is poverty. Since most are dependent on agriculture, then the most appropriate strategy for increasing the population welfare in disadvantaged areas is by increasing agriculture productivity through technological innovation. This study aimed to formulate strategies to improve farmers’ capacity through technological innovation to accelerate agricultural development. The analysis was conducted using the SWOT method based on primary data collected through surveys in West Java, Bengkulu, and South Kalimantan provinces in 2015. The results showed that strategy to pursue sustainable movement of the Integrated Crop Management (ICM) technology was the first priority in these three provinces. Other priorities were to improve extension workers’ facilities, provide technical guidance through ICM field school, conduct farm demonstration (demfarm) program in each village, provide soft loan schemes, enforce the Government Purchasing Price (GPP) policy, and increase farmer participation in agricultural development. Consequently, there should be a special effort to maintain ICM technology application, supported by a simple procedure of formal loan, consistent implementation of GPP, and technical guidance through the demfarm program.