Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan

Abstract

<span lang="IN">Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki organ yang menjalankan usahanya. Organ tersebut terdiri dari pengurus dan pegawai korporasi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terhadap perbuatan pada orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya. Kesalahan tersebut bukan individual akan tetapi kolektif, karena korporasi menerima keuntungan. Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari perbuatan sosial. Bank sebagai korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana atas kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh bankirnya. Hal ini terjadi apabila kegiatan pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisis sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan bank tersebut, banker tidak mempergunakan penyaluran fasilitas kredit untuk keuntungan diri sendiri, dan banker dimaksud dalam menganalisis telah bertindak professional dan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi di bidang perbankan dapat diterapkan, terutama apabila undang-undang di bidang perbankan itu sendiri telah mengaturnya</span>

Management and Environmental Safety from Fire Disasters in a Fire Response Village Model

“…Environmental sustainability is also the social responsibility of private companies that are part of corporate legal responsibility, which of course can help improve the environment, especially in densely populated and poor areas. [25] This is in line with the meaning of law enforcement in the context of settlement law where open space will increase the potential for safety. [26]…”

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perbankan

“…Jonker sebagaimana dikutip oleh (Yohana et al, 2014) Sedangkan, dalam berbagai proses hukum pihak aparat hukum kepolisian maupun kejaksaan sering kali tidak memahami sepenuhnya ketentuan mengenai rahasia bank ini. Hal tersebut, menjadi dilema, sehingga setiap komponen bank harus dapat memberikan penjelasan kepada aparat hukum apabila dimintai rahasia bank, serta akan mendapat sanksi baik meminta maupun yang memberi rahasia bank (Yohana et al, 2014).…”

“…Disamping itu, usaha bank gelap akan memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat kepada bank yang sah, atau dengan kata lain dapat menghambat usaha bank mindedness dari masyarakat (Yohana et al, 2014).…”

“…Terjadinya kredit macet, bisa disebabkan oleh faktor intern, yakni kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, iktikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan, terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh faktor ekstern, yaitu adanya kegagalan usaha debitur, terjadinya musibah yang menimpa debitur atau usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi, dan tingginya tingkat suku bunga kredit (Yohana et al, 2014).…”

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Ballpress Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara

“…Usaha preventif ini termaktub didalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan bagian a, c, dan e dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangkapencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sedangkan usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut, agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, dimana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak Pidana penyelundupan Nasution, 2015;Simatupang, et al, 2020;Siregar, et al, 2019;Yohana, & Sahari, 2017).…”