Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Ojek Online

Abstract

Act No. 22 the year 2009 about Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (road traffic and transportation) raises perspectives in criminal law regarding criminal liability for public transportation companies. Furthermore, it raises problems on how criminal liability of technology companies for traffic accidents and how law enforcement practice. The purpose of this study is to analyze and describe the criminal liability of technology companies for traffic accident by online motorcycle taxi drivers and for criticizing law enforcement. Normative research methods will be used to answer the problem. There are two approaches to assess the problem, namely case approach the and law approach. The conclusion is that technology companies can be criminally accounted for by the vicarious liability perspective and the Road Traffic and Transportation Act.
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memunculkan perspektif dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan angkutan umum. Selanjutnya memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan teknologi atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan bagaimana praktek penegakan hukumnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan teknologi atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi ojek online dan untuk mengkritisi penegakan hukumnya. Metode penelitian normatif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat dua pendekatan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perusahaan teknologi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan perspektif vicarious liability dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hospital criminal liability as a corporation of patient rejection in infected with covid-19

“…The organization of hospitals as a corporation through Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals aims to provide a legal basis for prosecuting hospitals when committing criminal acts (corporate crime). Based on previous elucidation, at least two main features of an institution obtain the function of an organization and a public sector developer (Chandra, 2017;Qudus & Pujiyono, 2019;Sari & Jaya, 2019). Thus the hospital is an organization engaged in the field of public services, specifically health.…”

“…That means it must be confirmed in advance who is the person declared as the actor of a crime. This problem concerns the subject of criminal offenses which in general have been formulated by lawmakers for the relevant crime (Agustina, Prasetyo, & ., 2018;Sari & Jaya, 2019;Suhariyanto, 2017).…”

Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas: Tantangan Dan Solusi

“…Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemanfaatan transportasi tertinggi di dunia terutama penggunaan sepeda motor untuk ojek online oleh kaum muda telah menjadi sangat merajalela akhir-akhir ini dan popularitas serta penerimaan luas telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir karena fakta bahwa sepeda motor telah menjadi sarana transportasi. pekerjaan yang menguntungkan bagi cukup banyak orang mengikuti peningkatan tingkat pengangguran (Kumala & Jaya, 2019). Gambar 4.6.…”