Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak

Abstract

Penggunaan teknologi di masa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif. Anak-anak yang menggunakan teknologi tanpa pengawasan dapat mengakses konten pornografi dan membangkitkan rasa ingin tahu untuk mempraktikkannya. Seperti anak dalam Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srg yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menelaah aturan atau norma dalam ius constitutum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan sangat diperlukan untuk akuntabilitas anak pelaku. Kesalahan yang disengaja (opzet als oogmerk) telah dibuktikan oleh anak pelaku kepada anak korban dengan mengajaknya melakukan hubungan suami istri sebagai motivasinya untuk mempraktekkan konten pornografi yang diakses oleh anak pelaku. Jadi berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak pelaku dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang dan Praktek Kerja Lapangan bagi anak pelaku selama 1 (satu) bulan.

Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga

“…Disisi lain masih ada orang tua yang cenderung tidak peduli terhadap keadaan anak dan kurang waspadanya orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Kekerasan seksual khususnya terhadap anak seakan tiada habisnya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak sering terjadi terjadi (Romdoni, 2021). Bentuk bentuk kekerasan seksual tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: a. Eksibionisme, merupakan perbuatan yang memperlihatkan alat vital pelaku kepada anak dibawah umur b. Psycal Contact, merupakan perbuatan yang melakukan kontak fisik pelaku kepada korban seperti menyentuh atau memegang c. Berhubungan intim kepada korban d. Melakukan onani/masturbasi atau memaksa korban untuk melakukan hal tersebut e. Menggunakan media digital/ komunikasi untuk berinteraksi secara cabul f. Memperdagangkan anak untuk seksualitas Berbagai hal yang keji dilakukan oleh pelaku terhadap korban kekerasan seksual.…”

Examining the Impact of Assimilation on Prisoners During the Covid-19 Pandemic: Balancing Public Health and Public Safety in Legal Measures

“…This overcrowding is partly due to the prevailing practice of imposing confinement punishments rather than nonviolent deterrents, such as community service, for minor offenses. Utilizing non-violent deterrents for minor violators can help reduce prison overcrowding and ease the burden on existing facilities (Romadhan, 2020).…”

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia

“…Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini membedakan perlakuan terhadap anak dan orang dewasa, terutama dalam aspek koneksi. (Fahrani & Novianto, 2019) Anak sebagai pelaku tindak pidana harus menjalani sistem peradilan yang berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan kepentingan anak itu sendiri, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.…”