Perubahan Jabatan: Dampaknya Pada Kinerja Dan Kesejahteraan

Sukamtono, Sukamtono; Ranihusna, Desti; Widyastuti, Rini

doi:10.26487/jbmi.v18i3.18492

Cited by 5 publications

(5 citation statements)

References 5 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Hal ini disebabkan karena masing-masing jabatan fungsional memiliki butir kegiatan/uraian pekerjaan serta ukuran output setiap hasil pekerjaan yang mengacu kepada Petunjuk Teknis (Juknis) instansi pembina Jabatan Fungsional (Ariza, 2021). Berdasarkan kajian Sukamtono et al (2022), perubahan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional pada pegawai eselon III dan IV dapat dikatakan efektif sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik manajemen perubahan (change in management) berpengaruh signifikan pada kinerja dan kesejahteraan baik pengaruh langsung dan tidak langsung, arah hubungan di antara variabel tersebut adalah positif, sehingga semakin baik praktik manajemen perubahan yang dilakukan maka semakin meningkat kinerjanya. Akan tetapi menurut Rakhmawanto (2021), kinerja pejabat hasil penyetaraan mempunyai keterbatasan ruang lingkup tugas jabatan fungsional pada unit kerja yang menggantikan jabatan struktural (administrator dan pengawas).…”

Section: Persepsi Terhadap Kinerja Organisasi Dan Individu Terkait Pe...unclassified

“…Menurut Sukamtono et al, (2022), kesejahteraan pegawai (employee wellbeing) yang baik dapat meningkatkan employee performance (kinerja pegawai). Pejabat hasil penyetaraan dari pendapatan tidak mengalami penurunan pendapat bahkan justru mengalami peningkatan karena berubahnya tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan yang diterima oleh PNS yang jabatannya disetarakan menjadi jabatan fungsional (Gumay et al, 2021).…”

Section: % 62%unclassified

See 1 more Smart Citation

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Nisa¹,

Setyati²,

Maliani³

et al. 2022

JKP

View full text Add to dashboard Cite

To realize effective governance, the central government has issued a policy to simplify the bureaucracy. One of these policies is implemented by equalizing Administrative Positions (JA) to Functional Positions (JF). The Provincial Government of South Kalimantan has followed the mechanism for equalizing JA to JF following the provisions of the applicable laws. However, in its implementation, it is still partially done. The equalization of JA to JF has been carried out by four agencies, namely Bappeda, Balitbangda, Dispersip, and DPMPTSP, with the number of JAs being equalized to as many as 32 people. The problem faced by the South Kalimantan Provincial Government after the implementation of equalization is that the work system needs to be adjusted. In addition, implementing a policy that is still partial creates jealousy, inequality and work demotivation. This also impacts the irrelevance of the job made and approved by the Ministry of Home Affairs to be implemented at the next inauguration due to mutations, promotions, and retiring employees. Related to this, the provincial government must immediately make (1) adjustment to the work system, which includes adjustment of work mechanisms and business processes as stated in PermenPAN-RB RI Number 7 of 2022 concerning Work Systems in Government Agencies for Bureaucracy Simplification, (2) Preparation of guidance maps /mapping of JF training and development priorities in each regional apparatus, especially for JF who must have certification at the JF that is being supervised, (3) Conducting consultations and rearranging the JA map that will be aligned by providing opportunities for JAs who will be equalized to then choose JFs that are in demand and adapted to the needs of the organization, (4) related SKPDs to conduct intensive and pro-active guidance in conducting training on equalization JFs in their respective SKPDs and accelerating the internalization of changes in ASN management policies. Pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Salah satu kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi (JA) ke Jabatan Fungsioal (JF). Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengikuti mekanisme penyetaraan JA ke JF sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial. Penyetaraan JA ke JF telah dilaksanakan terhadap 4 SKPD, yaitu Bappeda, Balitbangda, Dispersip, dan DPMPTSP, dengan jumlah JA yang disetarakan adalah sebanyak 32 orang. Permasalahan yang dihadapi Pemprov Kalsel setelah pelaksanaan penyetaraan adalah belum adanya penyesuaian sistem kerja. Selain itu Pelaksanaan kebijakan yang masih parsial juga menimbulkan kecemburuan, kesenjangan dan demotivasi kerja bagi JF penyetaraan. Hal tersebut ini juga berdampak pada tidak relevannya peta jabatan yang telah dibuat dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dilaksanakan pada pelantikan selanjutnya karena adanya mutasi, promosi, dan pegawai yang pensiun. Terkait hal tersebut, pemprov harus segera melakukan : (1) penyesuaian sistem kerja yang meliputi penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis seperti tertuang dalam PermenPAN-RB RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,(2) Penyusunan peta pembinaan /pemetaan prioritas pelatihan dan pengembangan JF pada masing-masing perangkat daerah, terutama bagi JF yang harus memiliki sertifikasi di JF yang diampu, (3) Melakukan konsultasi dan penyusunan ulang peta JA yang akan disetarakan dengan memberikan kesempatan bagi JA yang akan disetarakan untuk selanjutnya memilih JF yang diminati dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, (4) SKPD terkait agar melakukan pembinaan secara intensif dan pro aktif melakukan pembinaan terhadap JF penyetaran di SKPD nya masing-masing dan mempercepat internalisasi perubahan kebijakan manajemen ASN.

show abstract

Section: Persepsi Terhadap Kinerja Organisasi Dan Individu Terkait Pe...unclassified

Section: % 62%unclassified

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Nisa¹,

Setyati²,

Maliani³

et al. 2022

JKP

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor kinerja pegawai lebih dominan terimbang dari adanya implementasi kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, pada dimensi individu faktor kinerja pegawai sangat di pengaruhi oleh kemampuan dan keahlian pegawai. Sukamtono et al (2022) melakukan penelitian tentang perubahan jabatan: dampaknya pada kinerja dan kesejahteraan pegawai. Metode penelitian adalah kuantitatif dan analisa data penggunakan PLS.…”

Section: Tinjauan Pustakaunclassified

Pengaruh Penyederhanaan Birokrasi, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara UPN “Veteran” Jakarta

Taufik

Supriadi

2022

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 392 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi menyebutkan bahwa Presiden RI telah menyampaikan arahan tentang perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penelitian ini ingin mengkaji apakah terdapat hubungan yang signifikan dengan adanya peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai sehingga sesuai dengan harapan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada seluruh pejabat eselon III dan IV di UPN ”Veteran” Jakarta yang mengalami peralihan jabatan dan juga hasil wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rencanaa penelitian akan menggunakan uji F untuk membuktikan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel X1 (penyederhanaan birokrasi), variabel X2 (motivasi kerja), dan variabel X3 (kepuasan kerja) berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya akan menguji pengaruh masing-masing variabel dengan melaksanakan uji t (secara parsial) untuk menguji apakah ada pengaruh variabel X1 (penyederhanaan birokrasi) terhadap kinerja pegawai, variabel X2 (motivasi kerja), dan variabel X3 (kepuasan kerja) terhadap kinerja pegawai UPN ”Veteran” Jakarta.

show abstract

“…The expected condition of simplifying the bureaucracy is to be able to realize a dynamic, agile, and professional bureaucracy in supporting public service performance, which is expected to have a positive impact on employee performance (Nuviandra & Kustanto, 2023). Then added by Sukamtono et al, (2022), this policy is expected to increase the effectiveness of employee performance and change the mindset of government employees (ASN) who have tended to pursue positions rather than carry out the role of their primary duties and functions as public servants. In addition, decisions can be made more quickly so that the government structure becomes effective and efficient (Rakhmawanto, 2021).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

The Effect of Organizational Change on Enhancing Government Employee Performance

Shaumi,

Ma’arif,

Taryana

2023

Int J Res Rev

View full text Add to dashboard Cite

Bureaucratic simplification is one of the focuses of the 5 Priorities of the Advanced Indonesian Cabinet under the leadership of President Joko Widodo and Ma'ruf Amin for the 2019-2024 period. The bureaucratic simplification stage consists of three stages, namely simplifying the organizational structure to 2 levels, equalizing administrative/structural positions into functional positions, and adjusting the work system. The bureaucratic simplification is expected to create a dynamic, agile, and professional bureaucracy in supporting public service performance and can have a positive impact on employee performance. However, after the implementation of this policy, several reactions needed to be in line with expectations, especially in terms of employee job satisfaction. In this study, bureaucratic simplification is described by an organizational change in the government sector, with a research locus at The Ministry of Industry of The Republic of Indonesia. The purpose of the study was to determine the effect of organizational change on employee performance through job satisfaction. Data collection was carried out by questionnaire using Google form. The questionnaire results were processed using Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) using SmartPLS 4.0 software. The results of this study indicate that organizational change has a direct effect on job satisfaction. Job satisfaction has a direct effect on employee performance. However, organizational change has no direct effect on organizational performance. Organizational change can affect employee performance through the mediation of job satisfaction. Keywords: Bureaucratic simplification, employee performance, job satisfaction, organizational change, SEM-PLS.

show abstract

Perubahan Jabatan: Dampaknya Pada Kinerja Dan Kesejahteraan

Cited by 5 publications

References 5 publications

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Pengaruh Penyederhanaan Birokrasi, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara UPN “Veteran” Jakarta

The Effect of Organizational Change on Enhancing Government Employee Performance

Contact Info

Product

Resources

About