Perubahan Status Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap/Cv) Menjadi Perseroan Terbatas (Pt)

Abstract

Penulisan artikel ini difokuskan pada apakah alasan hukum dan akibat hukum terhadap perikatan yang telah dibuat oleh CV dalam perubahan status CV menjadi PT, serta bagaimana peranan Notaris dalam perubahan status CV menjadi PT. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif bersisi empirik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil yaitu alasan hukum perubahan status CV menjadi PT, karena persyaratan pekerjaan, tanggung jawab terbatas pada PT, konsep aturan PT yang lebih jelas dan konkrit, dan ketentuan izin usaha. Akibat hukum perubahan status CV menjadi PT terhadap perikatan yang telah dibuat oleh CV yaitu akibat hukum internal dan eksternal. Peranan Notaris dalam hal ini yaitu : Bentuk peranan Notaris diabtaranya memberikan penyuluhan hukum, memformulasikan isi akta pendirian PT, dan memastikan bahwa CV sudah melakukan pemberesan aset. Proses peranan Notaris yaitu pemesanan nama PT, pembuatan akta pendirian PT, pengumuman dalam 2 koran nasional, proses pengesahan, daftar perseroan, dan Pengumuman dalam BN/TBN RI. Hambatan peranan Notaris: nama yang diajukan ditolak oleh sistem, kurangnya aturan khusus mengenai perubahan CV menjadi PT, dan akses terbatas pada SABH. Saran bagi penghadap agar mematuhi aturan dan melakukan pemberesan terlebih dahulu terhadap aset CV. Notaris sebaiknya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pemerintah seharusnya memformulasikan aturan hukum tentang CV dan perubahan status CV menjadi PT guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Implikasi Hukum Terkait Tukar Jabatan Antara Sekutu Komanditer Dengan Sekutu Komplementer Dalam Commanditaire Venootschap

“…Poin utama dalam mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar CV, pemohon perlu melengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik berupa: (Utami et al, 2019) 1. Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan Anggaran Dasar CV yang telah lengkap; dan 2.…”

Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)

“…Selanjutnya oleh Fina Rizki Utami dalam penelitiannya berjudul "Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)". dalam penelitian tersbut lebih focus dibahas mengenai alasan hukum "perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan peranan Notaris dalam perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)" (Utami, 2018).…”

Notary Position in Statement of Decision on the Amendment of the Basic Budget of the Foundation

“…In making the deed of establishment of the foundation and its amendments, the notary must also understand the laws and government regulations that apply to the foundation and must also be responsible for the deed he makes because there must be sanctions that will be imposed if the deed is not in accordance with the applicable regulations, however In practice, there are also Notaries whose deeds aren't in accordance with Law 30/2004 and the Notary's Code of Ethics without being afraid of the sanctions they will receive because it causes one of the parties to feel aggrieved. (1) According to Article 9 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2001 concerning Foundations (Law 16/2001), the founding deed of a Foundation must be made before a Notary (Notariil) and therefore must be an authentic deed. Deeds of establishment or amendments to the foundation, the articles of association of the foundation must be notarized before a notary public.…”

“…Deeds of establishment or amendments to the foundation, the articles of association of the foundation must be notarized before a notary public. (2) Considering that the establishment of a foundation has formal requirements, the status of a foundation's legal entity can only be obtained when the deed of establishment is legalized by the Minister of Justice as mentioned in Article 11 paragraph (1). The recognition of the existence of a foundation in a foundation law is motivated by the existence of a legal vacuum and restores the function of the foundation.…”