Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri

Abstract

In general, the Law of Marriage in Indonesia adheres to the principle of monogamy, although it does not rule out the possibility for husbands to have wife of more than one person at a time, or known as polygamy. The polygamy marriage desired in Article No. 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law is conditional polygamy, where the husband is permitted to marry polygamy with the provisions that must meet the juridical requirements stated in the Marriage Law and KHI. One of the requirements is that there is an agreement or permission from the first wife made in writing. Polygamy without the permission of the first wife will cause conflict in the household, namely psychological violence conflict suffered by the wife. So that the wife will ask for divorce because she feels betrayed by her husband. In such circumstances, the wife will feel very aggrieved by the act of polygamy secretly, the psychological disturbance due to betrayal by the husband, and other disadvantages are the wife is not entitled to a mut'ah post-divorce from the husband, because this divorce was submitted at will the wife herself.
 

Terjadinya Perizinan Perkawinan Poligami yang Tidak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

“…Pada dasarnya negara Indonesia menganut asas monogami, bisa dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya, seorang perempuan hanya diperbolehkannya memiliki seorang suami. Monogami ialah bentuk dimana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan saja, sedangkan poligami yang dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan yang bersamaan yang artinya istri tersebut masih sah dan tidak diceraikan oleh suaminya (Rizkal, 2019).…”

Analisis Yuridis Hak Waris Istri (Kedua) dari Perkawinan yang Menggunakan Status Asal-Usul Perkawinan Palsu

“…Jika perkawinan poligami tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan secara hukum perkawinan di Indonesia (Rizkal, 2019). Dan apabila poligami dipraktikkan dibawah tangan, maka perkawinan tersebut mungkin hanya sah di mata hukum agama tetapi tidak sah di mata hukum positif sehingga hak keperdataannya tidak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara baik bagi yang melaksanakan maupun kepada keturunan mereka (Syarifah, 2018).…”

Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen

“…(Asmorohadi, 2018) Pendukungnya biasa beralasan karena Islam membolehkan suami menikahi perempuan sampai 4 orang dalam satu waktu, sedangkan mereka yang tidak mendukung atau menentang poligami antara lain sebagai berikut: "a) Poligami kerap merendahkan derajat kaum wanita b) Poligami menyebabkan merajalelanya perzinaan c) Poligami menyebabkan kacau balaunya rumah tangga, sebab biasanya cinta sang suami akhirnya hanya tertuju kepada isteri yang baru." (Rizkal, 2019) Rizkal telah mengeluarkan gagasan untuk menengahinya. (Rizkal, 2019) Pernikahan poligami terkahir itu tidak diadministrasi dan dicatat melalui KUA (Wijaya et al, 2014;Yudhistira, 2013).…”

“…(Rizkal, 2019) Rizkal telah mengeluarkan gagasan untuk menengahinya. (Rizkal, 2019) Pernikahan poligami terkahir itu tidak diadministrasi dan dicatat melalui KUA (Wijaya et al, 2014;Yudhistira, 2013).…”