2021
DOI: 10.53968/ja.v1i1.22
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Proses Politik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dki Jakarta Tahun 2015

Abstract: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dalam dinamika proses politik terjadinya konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, konflik ini terjadi dalam Penetapan APBD Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menjelaskan APBD merupakan suatu rencana tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersam… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2023
2023
2023
2023

Publication Types

Select...
3
1

Relationship

0
4

Authors

Journals

citations
Cited by 4 publications
(5 citation statements)
references
References 0 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Efriza [1], concludes that the process of preparing and determining the APBD does not only occur in normative and empirical processes (visible processes) but also occurs in an invisible process. Qualitative and quantitative research has not been able to present the political bargaining process, which causes delays in determining the APBD.…”
Section: Discussionmentioning
confidence: 99%
See 1 more Smart Citation
“…Efriza [1], concludes that the process of preparing and determining the APBD does not only occur in normative and empirical processes (visible processes) but also occurs in an invisible process. Qualitative and quantitative research has not been able to present the political bargaining process, which causes delays in determining the APBD.…”
Section: Discussionmentioning
confidence: 99%
“…The DKI Provincial Government has the most significant budget ceiling in Indonesia, and this causes DKI's budget plan to continue to receive attention. Efriza dan Suspena [1], in his research on this case, argues that the principle of check and balance between the executive and the legislature is essential. Still, the executive and the legislature must comply with the schedule for determining APBD as a commitment to caring for the region.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 96%
“…Alat utama pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah (Efriza & Supena, 2021). Seberapa mudah konsumen memperoleh fakta dan informasi keuangan yang benar menentukan tingkat tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Rahma, 2017).…”
Section: Masyarakat DI Kabupaten Simalungununclassified
“…12 Tahun 2019 siklus APBD diawali dengan beberapa tahap, antara lain: Perencanaan/penyusunan dan penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, dan Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dengan waktu sekitar 2,5 tahun ditetapkan oleh PERDA bahwa RAPBD diajukan serta disetujui oleh DPRD yang disepakati ekskutif dan legislatif dan diajukan kepada gubernur untuk dievaluasi (Hartandi, 2022). Jika diajukan DPRD tidak disetujui harus tetap dilaksanakan menggunakan peraturan bupati/walikota dengan konsekuensi pengeluaran yang dapat dibayarkan dalam tahun anggaran tersebut dengan maksimal sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dipakai (Efriza & Tri Rachmanto Supena, 2021).…”
Section: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd)unclassified