Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia

Rishan, Idul

doi:10.20885/iustum.vol23.iss2.art1

Cited by 4 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…[38, p. 226] Oleh karena itu pengaturannya harus baik, karena fondasi kekuasaan yudikatif terletak pada sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim lantaran proses ini memberikan filter mendapatkan sosok hakim yang kompeten dan sekaligus menjadi bentuk political responsibility hakim kepada warga negara. [17] Kewenangan DPR dalam proses pengajuan dan pemberhentian hakim MK tidak hanya diafirmasi secara konstitusional, melainkan diturunkan ke sejumlah regulasi. Sebagai representasi rakyat dalam mewujudkan fungsi pengawasan kepada pemerintah, DPR diberikan kewenangan untuk terlibat dalam "suksesi" hakim MK.…”

Section: Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkam...unclassified

“…Dengan kata lain, formulasi pemberhentian menjadi suatu instrumen dan media akuntabilitas bagi hakim untuk mempertanggungjawabkan secara politik eksistensinya (representasi nilai demokrasi) dihadapan warga negara. [17] Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK secara institusional juga dituntut untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakannnya, hakim MK semestinya taat pada ketentuan regulasi maupun kode etik profesinya, sehingga tidak mengherankan jika aspek imparsialitas, akuntabilitas, dan integritas menjadi suatu keniscayaan yang melekat terhadap MK.…”

Section: Desain Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim...unclassified

See 1 more Smart Citation

Tipologi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatan

Moh Hazmi,

Arman

2023

Reformasi Hukum

View full text Add to dashboard Cite

Penggantian Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam masa jabatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan determinasi politik terhadap MK dan bersifat intervensionis. Meskipun diberikan atribusi untuk melakukannya, namun kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Artikel ini bertujuan menganalisis tipologi kewenangan yang melekat kepada DPR untuk mengganti hakim MK dalam masa jabatan dan desain konstitusionalisme dalam proses penggantian tersebut. Metode penelitian yaitu metode normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, serta kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa tipologi kewenangan DPR menggantikan hakim MK dalam masa jabatan merupakan atribusi yang bersifat kausalitas terbatas karena dependen terhadap atribusi ketua MK sebagai entitas prima facy untuk menjustifikasi alasan penggantian sekaligus presiden sebagai entitas yang mengeluarkan penetapan pemberhentian. Dalam konteks ini, ketua MK yang justru mempunyai kewenangan mendeteksi alasan seperti apa yang menjustifikasi seorang hakim MK dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Desain konstitusionalisme dalam proses itu terlihat ketika ada relasi kewenangan institusional yang bersifat terbatas antara MK, Presiden, dan DPR. Artinya, DPR sebelum megusulkan penggantian hakim harus dimulai dari proses justifikasi pemberhentian oleh ketua MK dan diafirmasi oleh presiden sebagai dasar mengeluarkan penetapan pemberhentian. Pada proses tersebut terlihat posisi antar lembaga tidak berjalan secara dikotomis, melainkan saling mengawasi sesuai nalar konstitusionalisme.

show abstract

Section: Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkam...unclassified

Section: Desain Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim...unclassified

Tipologi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatan

Moh Hazmi,

Arman

2023

Reformasi Hukum

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Even international conventions concerning the judiciary also emphasize the impartial judiciary. 2002(Rishan, 2016.…”

Section: Compromising Universal Principlesmentioning

confidence: 99%

Doubting the Impartiality: Constitutional Court Judges and Conflict of Interest

Rishan¹

2022

jurisprudence

View full text Add to dashboard Cite

The Constitutional Court ruling on the third amendment to the Law on the Constitutional Court is worth discussing. In the judicial review, the justices judged a case in which they have interests. The interests are related to a requirement for being a Constitutional Court justice, term of office for Constitutional Court justices, and term of office for the chief justice and deputy chief justice. Can they be impartial? This study is aimed at three things. First, analyzing their interpretation through legal annotation. Second, identifying impacts the ruling has on the Constitutional Court. Third, providing a road map for judicial review related to Constitutional Court judges. This is mixed legal research using primary and secondary data. This study has found that the judges are not impartial due to conflict of interest. They have compromised universal principles of the judiciary. For the sake of impartiality, they should not be judges in their own cause. Instead, the Supreme Court should have the authority to review legislation on them.

show abstract

Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia

Pramudito

2020

View full text Add to dashboard Cite

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan mengenai hak atas privasi di yang ada di Indonesia. di dalam Analisa ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu mengenai kedudukan dan yang kedua mengenai perlindungan terhadap hak atas privasi yang telah ada di Indonesia. Penentuan kedudukan dari ha katas privasi di Indonesia ini nantinya akan mempengaruhi pengakuan terhadap hak tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diakui di Indonesia. Pengakuan ini juga yang nantinya menentukan ada atau tidaknya perlindungan terhadap hak atas privasi. Dalam penelitian ini menggunakan tipe reform-oriented research dan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisa ketentuan terkait hak asasi manusia Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual untuk mengetahui konsep dari hak asasi manusia dan privasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa hingga saat ini, kedudukan ha katas privasi belum diatur secara eksplisit di dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Tetapi, sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ha katas privasi secara eksplisit seperti contohnya di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Selain itu di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya juga telah memiliki ketentuan yang memiliki perlindungan terhadap hak atas privasi individu di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal memberikan perlindungan terhadap ha katas privasi yang lebih pasti dan dijamin secara konsitutisional oleh UUD NRI Tahun 1945, negara harus mempertegas kedudukan hak atas privasi dengan cara mengatur secara eksplisit hak atas privasi di dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

show abstract

Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia

Cited by 4 publications

References 0 publications

Tipologi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatan

Tipologi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatan

Doubting the Impartiality: Constitutional Court Judges and Conflict of Interest

Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About