Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen KPK

Abstract

<p>Indeks Persepi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2013 menggambarkan posisi Indonesia berada pada skala eskalasi poin yang belum bergeser secara signifikan. Kondisi tersebut mengharuskan adanya komitmen dari Pemerintah dan segenap komponen masyarakat untuk secara berkelanjutan melakukan upaya-upaya yang masif dan sistematis dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif tulisan ini akan membedah apa yang menjadi dasar urgensi rekonstruksi politik hukum pemberantasan korupsi, serta bagaimanakah model rekonstruksi politik hukum dalam pemberantasan korupsi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya masif dan sistematis dimaksud dapat dilakukan melalui gagasan rekonstruksi politik hukum pemberantasan korupsi melalui strategi penguatan penyidik dan penuntut umum independen Komisi Pemberantasan Korupsi. Gagasan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mendorong arah politik kebijakan dan regulasi agar menopang kinerja KPK secara optimal dalam bidang pencegahan dan/atau penindakan korupsi dalam skala pusat sampai daerah. Rekonstruksi politik hukum diarahkan pada argumentasi baik dalam ranah substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan sarana- prasarana melalui penguatan sumber daya manusia baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun anggaran. Oleh karenanya dukungan sektor politik diperlukan agar strategi pemberantasan korupsi inheren dengan gagasan yang termaktub di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption , UNCAC)</p><p>Indonesia’s corruption perception index (CPI) in 2013 illustrates Indonesia position in escalation stage point has not improved significantly. These conditions requires commitments from the Government and all society components to make massive and systematic efforts continuously in carrying out eradication of corruption agenda in Indonesia. Using juridis normative method this article will discuss urgents points of reconstruction of corruption eradication legal policy, also how the model of reconstruction of corruption eradication legal policy its self. This research results shows that one massive and systematic efforts can be done through reconstruction idea of ecorruption eradication legal political strategy through strengthening independent investigator and prosecutor of the Corruption Eradication Commission. This idea intends to encourage political direction of policy and regulation in order to support optimal performance of the Commission in the field of prevention and/or execution of corruption both in central and region scale. Political legal reconstruction directs to the substance of the argument in legal substance, legal structure, legal culture, and infrastructure through the empowerment of human resources from quality, quantity and budget aspects. Therefore political sector strategy supports needed in order to eradicate corruption inherent with the idea that inline within United Nations Convention against Corruption, UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).</p>

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Secara Kelembagaan Dengan Meletakkan Konstitusi Sebagai Dasar Legitimasi

“…Berbagai perubahan yang terjadi pada KPK secara kelembagaan sedikitnya mengganggu ritme kerja dari lembaga tersebut dalam menjalankan agenda besar mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia (Arrsa, 2014). Penyesuaian kembali yang kerap kali dilakukan oleh seluruh anggota KPK terkait struktur kelembagaan dan alur kerja yang berupaya membuat kinerja dari KPK mengalami stagnasi, sehingga berimplikasi pada ketidakefektifan KPK dalam memberantas kejahatan luar biasa tersebut di tanah air.…”

Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia

“…3 Peran jaksa sebagai penuntut umum harus tidak diikutcampurkan pada kekuasaan manapun supaya dapat mencapai tujuan dalam penegakan hukum dan bisa digiring untuk menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku supaya terwujudnya supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme. 4 Posisi jaksa pada peradilan pidana sangat menentukan nasib dari terdakwa karena jaksa sebagai penuntut umum merupakan jembatan penghubung antara tahap penyidikan dengan peradilan. Hal ini didasari paa doktrin hukum yang mejelaskan bahwa penuntut umum punya hak monopoli penuntutan.…”

Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia

“…Perbuatan korupsi di Indonesia sudah menjangkiti berbagai aspek kehidupan negara, dimana perilaku ini telah berjalan secara terorganisir, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Sebagaimana temuan dari BPK menurut laporan BPK tahun 2011 yaitu sebanyak 11.430 kasus senilai Rp 26,68 Triliun, dimana e-ISSN: 2963-7651;p-ISSN: 2963-8704, Hal 279-291 sejumlah 3.463 kasus yang senilai Rp 7,71 Triliun adalah temuan perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan/atau potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan bagi negara (Arrsa, 2014). Dari data tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang meluas dan mengakibatkan kerugian yang banyak bagi negara sehingga menjadi wajar apabila korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa.…”