Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika

Abstract

Narcotics abuse is a felony offense which is punishable by criminal sanctions. A sentencing policy against narcotics abusers regardless of the position of the abuser as an offender or victim may have a negative impact in the coaching process for the abuser itself. In this case, it is necessary to reorient the policy of sanctions against narcotics abusers based on the basic idea and purpose of sanctions for narcotics abusers. Such a policy is a demanding situation and condition that can uphold the dignity of the narcotics abuser in society. Therefore, the policy of criminal sanctions in the Narcotics Act needs are depenalization or to be changed intotreatment sanction. Depenalization of criminal sanctions against narcotics abusers can be done through the policy of narcotics abusers rehabilitation both medically and socially, so that they can escape from narcotic dependency and can resocialize with the community. AbstrakPenyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana. Kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika tanpa memperhatikan kedudukan penyalahguna sebagai pelaku atau korban dapat menimbulkan dampak negatif dalam proses pembinaan bagi penyalahguna itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini, perlureorientasi kebijakan sanksi terhadap penyalahguna narkotika yang didasarkan pada ide dasar dan tujuan sanksi bagi penyalahguna narkotika. Kebijakan demikian merupakan tuntutan situasi dan kondisi yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat penyalahguna narkotika dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan sanksi pidana dalam Undang-Undang narkotika itu perlu didepenalisasi atau dirubah menjadi sanksi tindakan. Depenalisasi sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika ini dapat dilakukan melalui kebijakan rehabilitasi penyalah guna narkotika baik secara medis maupun sosial, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan narkotika dan dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat. Kata Kunci: Kebijakan, Pemidanaan, Penyalahguna Narkotika.Persoalan dekriminalisasi dan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan legislasi yang penting dalam merespon perkembangan nilai-nilai suatu bangsa, yang sekaligus dapat mengidentifikasi pola dan bentuk-bentuk perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Sehubungan dengan kebijakan legislasi, di samping dekriminalisasi dan kriminalisasi, dalam hukum pidana juga dikenal kon-

Foreigners and Narcotics Crimes: How Indonesian Laws Determine the Supervision Mechanism?

“…Thus, a narcotics act or criminal act is an act that is detrimental to the community and contrary to what has been regulated in the provisions of the law regarding Narcotics. 18 Narcotics are substances or drugs originating from plants or non-plants, both synthesis and not semisynthesis, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence.…”

Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika

“…Penyalah guna narkotika bisa berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dan juga bisa berkedudukan sebagai korban tindak pidana. Penyalahguna Narkotika berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana jika dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika untuk diri sendiri, dan Penyalahguna Narkotika berkedudukan sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika jika tidak sengaja tanpa hak atau melawan hukum (karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam) menggunakan narkotika (Setiyono, 2016 Hal -hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184) (Rahardjo, 1998). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan Pasal 185 dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis).…”

“…Proses pengadilan yang disebut fair trial dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran (Rahardjo, 2006). (Setiyono, 2016).…”

Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi

“…Apakah suatu perbuatan (jahat), tindak pidana itu perlu diancam dengan sanksi pidana atau tidak (sanksi non penal) merupakan hal penting dalam pertimbangannya. Jadi penalisasi itu merupakan wujud dari kebijakan legislasi yang mengancam pidana terhadap perbuatan pidana (Setiyono, 2016).…”

“…Semula suatu perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana dirubah menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak diancam dengan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi lain yang lebih bersifat edukatif dan humanis sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tersebut bisa pulih kembali menjadi manusia yang baik dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam depenalisasi itu Jurnal Cakrawala Hukum Vol.8, No.2 Desember 2017: 139-148 | 146 | sifat perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, namun terhadap perbuatan pidana tersebut tidak dijatuhkan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi tindakan atausanksi lain yang bersifat mendidik (Setiyono, 2016).…”