Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap layanan e-Government Dispendukcapil Kabupaten Pamekasan pada Domain EDM dan APO. Metode yang digunakan adalah Framework COBIT.5, sebuah framework dalam mengukur kematangan tatakelola sistem informasi yang dikeluarkan oleh ISACA tahun 2012. Audit dilakukan di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Pamekasan dan mengambil sampel Layanan e-Government di 4 Kecamatan dan 12 Kelurahan maupun Desa yang dianggap cukup representatif untuk dilakukan audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan hasil audit capability level layanan TIK Dispendukcapil kabupaten Pamekasan berada pada level 3 (Establish) dengan nilai indeks capability level pada domain EDM 2,78 (establish) dan APO 2,50 (established). Temuan dilapangan menunjukkan bahwa proses bisnis dalam tatakelola TIK layanan e-Government ditingkat kecamatan, kelurahan maupun desa menunjukkan berada pada level 0 (incomplete) yang berarti bahwa hampir tidak ada sama sekali proses tata kelola layanan TIK ditingkatan tersebut. Saran dan rekomendasi yang bisa dilakukan adalah perlu kewenangan yang lebih banyak pada tatakelola ditingkat kecamatan, desa maupun kelurahan dengan menambahkan SDM yang kompeten dalam bidang TIK untuk memberikan layanan e-Governnment yang lebih baik.
Abstract-This study aims to conduct an audit and evaluation of the Pamekasan District e-Government Dispute Settlement services on EDM and APO Domains. The method used is the COBIT Framework.5, a framework for measuring information system governance maturity issued by ISACA in 2012. The audit was conducted at the Pamekasan District Dispendukcapil Office and took samples of e-Government Services in 4 Districts and 12 Districts considered quite representative to be audited.The results showed that overall the results of the audit capability level of ICT services at Pamekasan district Dispendukcapil were at level 3 (Establish) with capability level index values in establish and 2.O (established) EDM domains. Field findings show that business processes in ICT management of egovernment services at the sub-district, village levels show that they are at level 0 (incomplete), which means that there is almost no process of governance of ICT services at that level. Suggestions and recommendations that can be made are more authority is needed at the sub-district and village level by adding competent human resources in the ICT field to provide better e-Government services.