Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Abstract

ABSTRAKPemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda reformasi dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan dari masa ke masa mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diaturnya korupsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan sendiri terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua instrumen tersebut telah mampu menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, perlu dipikirkan kembali instrumen lain yang dapat menjadi peluang dalam mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sebagai peluang dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan yuridis normatif, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dengan ditunjang oleh teori-teori hukum yang ada. Hasil penelitian yang didapat bahwa rancangan undang-undang perampasan aset memiliki mekanisme khusus dalam pengembalian aset negara akibat dari korupsi tanpa adanya putusan pengadilan yang dapat membuat efek jera kepada para pelaku korupsi. Namun, tidak dipungkiri bahwa pemberlakuan perampasan aset masih mengalami stagnasi karena rendahnya political will dari para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk dapat mendorong pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset segera. Kata Kunci: Korupsi, Peluang, Perampasan Aset, Tantangan.

Legalitas Penyitaan Aset Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak Hukum

“…Untuk menjamin putusan peradilan yang berkualitas, antara lain harus terdapat hakim yang profesional dan progresif serta aturan [8]. Ketentuan KUHPerdata berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UU Tipikor yang menyatakan sebagai berikut: Kenyataannya justru merugikan keuangan negara: "Dalam hal demikian, penyidik harus menyerahkan laporan hasil dari penyidikan terhadap penuntut umum guna diproses secara perdata ataupun diberikan kepada pihak berwenang yang telah dirugikan guna dilakukannya penuntutan" [9].…”

The Design of Assets Appropriation Law based on Human Rights and Pancasila Study in Indonesia

“…This can be done by accelerating the discussion of the Asset Confiscation Bill by the House of Representatives (DPR) and the President. It takes strong legal and political power so that the Draft Law on Asset Confiscation can become a legal umbrella for asset confiscation by law enforcers who also see aspects of Human Rights (HAM) and Pancasila as one of the sources of all legal sources in Indonesia (ground norm) [5].…”