Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi salah satunya terkait tentang kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para pengurus/Ibu-ibu PKK Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon adalah dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, pendampingan dan pemberian konsultasi terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.

Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan

“…Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah menjadi landasan hukum yang penting dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk di dalam lingkungan rumah tangga. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, serta mengatur berbagai upaya perlindungan, pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri (Marlina et al, 2022). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi pijakan hukum yang krusial dalam memastikan hak-hak anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.…”

Self-awareness of domestic violence in the decision-making of divorced

“…People who experience violence and threat of violence in the scope of the household are referred to as victims of domestic violence (domestic violence) [1]. In this study, victims of domestic violence are referred to as domestic violence survivors.…”