Spin Off Perbankan Syariah Di Indonesia: Proyeksi Perhitungan Dan Studi Kritis Peraturan

Abstract

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bagi Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nilai aset telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-undang wajib menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Tahun 2020-2025 terkait Perizinan, Pengaturan dan Pengawasan, OJK tidak menjelaskan kesiapan UUS untuk spin off dari Bank Induk Konvensional menjadi BUS. Penelitian ini bertujuan mengkritisi kebijakan pemerintah terkait perubahan UUS menjadi BUS, serta memberi masukan untuk merevisi Undang-undang Perbankan Syariah terkait perubahan UUS menjadi BUS. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) bisa berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2034 bukan pada tahun 2023. Peraturan dan regulasi terkait teknis operasional persiapan transmisi pemisahan UUS menjadi BUS, perlu diperkuat kembali dan dipertegas dengan peraturan yang baru. [Sharia Banking Law No. 21 of 2008 states that Conventional Commercial Banks (BUK) that have Sharia Business Units (UUS) with asset values have reached at least 50% of the total asset value of their parent bank or 15 (fifteen) years since the enactment of the Law are obliged to become Commercial Banks. Sharia (BUS). In the 2020-2025 Sharia Banking Development Roadmap related to Licensing, Regulation and Supervision, OJK did not explain the readiness of UUS to spin off from a Conventional Parent Bank to become a BUS. This study aims to criticize government policies regarding the change of UUS to BUS, as well as to provide input for revising the Sharia Banking Law regarding the change from UUS to BUS. This research is a quantitative research with a descriptive approach. The results showed that the Sharia Business Unit (UUS) could turn into a Sharia Commercial Bank (BUS) in 2034 instead of 2023. Regulations and regulations related to the technical operational preparation for the transmission of separation of UUS into BUS, need to be strengthened and reinforced with new regulations.]

Tinjauan Yuridis Konsep Kebijakan Spin – Off pada Unit Usaha Syariah Pasca Diberlakukannya Omnibus Law

“…Namun menurut Angrum Pratiwi et.al, bahwa dari sekian banyak aturan tersebut tidak ada panduan perencanaan dan arahan fondasi teknis dari OJK dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UUP2SK . Selain itu jika ditelaah dengan metode ARIMA, maka hingga 2023 belum ada UUS yang terpenuhi ketentuan sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan total nilai aset yang ada pada bank induk (Pratiwi et al, 2021). Hal inilah yang kemudian oleh Pemerintah ditanggapi dengan dikeluarkannya dua aturan terbaru tentang spin off yaitu POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan UUPS2K.…”

“…Dalam menyikapi ketentuan tersebut, tentunya BUS akan melakukan pemisahan atau spin-off baik pelaksanaan dilakukan dalam waktu cepat atau lambat. Lambatnya proses pemisahan UUS menjadi BUS oleh Angrum Pratiwi et.al dinyatakan dalam penelitiannya bahwa pertumbuhan dengan rerata aset UUS sejak periode tahun 2015 hingga Juni 2020 mencapai 18,88% dengan rata rata aset BI pada rentang waktu yang sama yaitu 4,88% (Pratiwi et al, 2021). Dengan asumsi bahwa pertumbuhan aset ini konstan maka pada tahun 2034 UUS baru memiliki total aset yang cukup untuk menjadi BUS yaitu sekitar 1,818 triliun rupiah dengan aset BI sebesar 3,329 triliun rupiah (Pratiwi et al, 2021).…”

“…Lambatnya proses pemisahan UUS menjadi BUS oleh Angrum Pratiwi et.al dinyatakan dalam penelitiannya bahwa pertumbuhan dengan rerata aset UUS sejak periode tahun 2015 hingga Juni 2020 mencapai 18,88% dengan rata rata aset BI pada rentang waktu yang sama yaitu 4,88% (Pratiwi et al, 2021). Dengan asumsi bahwa pertumbuhan aset ini konstan maka pada tahun 2034 UUS baru memiliki total aset yang cukup untuk menjadi BUS yaitu sekitar 1,818 triliun rupiah dengan aset BI sebesar 3,329 triliun rupiah (Pratiwi et al, 2021). Jika kembali melihat pada pengaturan pasal 68 yang telah diubah dalam Tabel.3 diatas maka sebenarnya sangat wajar pemerintah tidak lagi membakukan ketentuan "15 tahun" tersebut di dalam undang-undang melainkan dalam peraturan kelembagaan seperti OJK.…”

Sharia Financing Marketing Strategy in The Framework Of Spin-Off Preparations at Bank “P”

“…evolution of financial institutions, the Prophet Muhammad laid the groundwork for the cultivation of human resources and institutional ethics. These foundational principles included the abolition of monopolistic systems, usury, and other unethical business practices, echoing a commitment to ethical conduct within banking operations (Hadziq, 2022;Haque-Fawzi et al, 2022;Karyani et al, 2021;Pratiwi et al, 2021).…”