2020
DOI: 10.22373/jms.v22i1.6615
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI

Abstract: Ketentuan tentang cara pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dengan pola seperdua. Namun dalam prakteknya, masyarakat di Kabupaten Bireuen melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga. Karena itu, muncul pertanyaan apa dasar filosofi pembagian KHI dengan pola seperdua pasal 97 KHI tersebut dan mengapa praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen dilakukan pembagiannya dengan pola sepertiga. Pertanyaan selanjutnya bagaimana tanggapan mereka terkait pola pembagian… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1
1

Citation Types

0
2
0
2

Year Published

2022
2022
2024
2024

Publication Types

Select...
3

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(4 citation statements)
references
References 1 publication
0
2
0
2
Order By: Relevance
“…In general, inheritance (tirkah) must be issued for various categories of distribution without explicitly mentioning the argument for the order of distribution, starting from distribution for paying off the debts of the heirs (Rahmad, 2017) paying the cost of tajhiz al-mayyit including the cost of taking care of the heirs (Hasnita & Zubair, 2019). Moreover, based on the context of inheritance law that grow in Indonesia, there is another distribution that must be carried out which is the distribution of joint property (Zubaidi, 2020). Based on all the above literacy, there has not been found a similarity that is identical coherently and thoroughly.…”
Section: Literature Reviewmentioning
confidence: 99%
See 1 more Smart Citation
“…In general, inheritance (tirkah) must be issued for various categories of distribution without explicitly mentioning the argument for the order of distribution, starting from distribution for paying off the debts of the heirs (Rahmad, 2017) paying the cost of tajhiz al-mayyit including the cost of taking care of the heirs (Hasnita & Zubair, 2019). Moreover, based on the context of inheritance law that grow in Indonesia, there is another distribution that must be carried out which is the distribution of joint property (Zubaidi, 2020). Based on all the above literacy, there has not been found a similarity that is identical coherently and thoroughly.…”
Section: Literature Reviewmentioning
confidence: 99%
“…Referring to positive law, article 1 letter f of KHI states that joint property is property that obtained either individually or together with husband and wife during the marriage bond without questioning whether it is registered in the name of anyone (Zubaidi, 2020). The concept of joint property in marriage is analogous to syirkah al-abdan contract which means if there are two parties who are allied to each other to run a business, either the same distribution or different in term of profession, along with suitability of hirfah (job description).…”
Section: The Obligation To Distribute Joint Property Rights Belonging...mentioning
confidence: 99%
“…Kenapa ulama dayah, karena ulama di Aceh mempunyai peran dalam melakukan transformasi, sosialisasi nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Ulama dipercayakan oleh masyarakat sebagai rujukan tempat mereka menanyakan dan memecahkan persoalan agama yang muncul dan berkembang dalam masyarakat (Zubaidi, 2020). Terjadinya perbedaan pemahaman makna fi sabilillah sudah mengakibatkan pada pergeseran objek mustahiq zakat, hal ini merupakan persoalan baru yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena itu perlu adanya pengakuan otoritas keagamaan yang jelas untuk mensinergikan pemahaman dan praktik atas sebuah permasalah khususnya berkaitan dengan pengakuan keabsahan terhadap praktek penyaluran zakat di Aceh. Penyaluran zakat fi sabilillah dilakukan oleh Baitul Mal di Aceh melalui pemberian beasiswa tahfiz al-Qur`an.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Dalam kegiatan keagamaan di luar dayah, ulama dipercayakan untuk menjadi imam shalat, memimpin zikir, majelis taklim, menyampaikan dakwah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dalam hubungannya dengan pemerintah, ulama dimintakan kesediannya memberikan nasehat, saran terutama yang berkaitan dengan persoalan keagamaan (Zubaidi, 2020). Dalam hadits ulama sebagai pewaris para nabi.…”
Section: Pembahasan Ulama Dayah Dan Perannya Dalam Masyarakatunclassified