Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking

Abstract

Dijaman era global milenial ini tentu kita mengenal istilah mobile banking. Dalam hal ini sistem tersebut merupakan suatu sistem pada media elektronik yang memiliki manfaat untuk promosi oleh pihak bank dan sekaligus melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi online. Adapun penelitian ini menganalisis 2 pokok permasalahan yaitu: pertama tentang bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap nasabah dalam melakukan transaksi dengan sistem mobile banking, dan yang kedua yaitu tanggung jawab hukum pihak bank dalam hal terjadinya kegagalan transaksi dalam transaksi dengan menggunakan sistem mobile banking. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif, yaitu suatu penelitian beranjak dari adanya kekosongan norma, kekaburan norma ataupun konflik norma. Permasalahan dikaji dengan mempergunakan interpretasi hukum, serta kemudian diberikan argumentasi secara teoritik berdasarkan teori-teori dan konsep hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap nasabah dalam bertransaksi dengan sistem mobile banking walaupun belum ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum secara khusus nasabah tetap diberikan perlindungan hukum baik preventif maupun represif oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bank dan perlindungan konsumen. Terhadap permasalahan kedua yaitu bentuk pertanggungjawaban pihak bank sebagai pelaku usaha apabila terjadi kerugian nasabah dalam transaksi dengan sistem mobile banking adalah bank bertanggung jawab penuh untuk memberikan penggantian kerugian terhadap nasabah jika kesalahan ini memang betul dan terbukti dikarenakan sistem yang ada pada pihak bank.

Implementation of Data Protection Authority (DPA) in Indonesia: The Urgency of Legal Protection of Customer's Personal Data in E-Banking Service Transactions

“…Melalui perlindungan data pribadi dalam sistem pengamanan cyber, pembentukan Data Protection Authority (DPA) dianggap sebagai benteng pertahanan, terutama di tengah era disrupsi teknologi. Penerapan Data Protection Authority (DPA) yang sifatnya krusial dan komprehensif sangatlah penting dalam penegakan hukum terhadap nasabah dalam transaksi perbankan berbasis digital (Putra, 2020).…”

Kedudukan Hukum Pemegang Hak Preferen dan Retensi terhadap Perusahaan PT Bukit Inn Resort yang Dinyatakan Pailit

“…Serta jenis pendekatan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan lebih ke menjelaskan tentang ilmu hukum pidana terdapat dua acuan yang dilakukan oleh hakim ketika menafsirkan Perundang-undangan (Putra & Made, 2018). Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.…”

Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia

“…Kebijakan kebijakan ini dapat berupa pembinaan maupun pengawasan kepada bank-bank umum dalam melakukan transaksi elektronik (mobile banking). Contohnya adalah adanaya Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk mengawas jalannya perbankan di Indonesia [22] .…”

“…menimbang bahwa dalam sistem mobile banking ada asas yang dikenal bahwa nasabah perbankan yang bersangkutan tidak bisa membantah bahwa nasabah tersebut tidak melakukan transaksi jika telah dicatat oleh sitem atau yang disebut sebagai non-repudiation. Karena apabila dalam hal ini login untuk akses mobile banking berhasil dan dikabulkan yang bisa dilakukan dengan menginput User ID dan PIN maka pihak bank tidak akan memerdulikan apakah bahwa orang yang telah memasukkan kode-kode ini benar merupakan pemilik rekening atau bukan karena bisa jadi nasabah memberikan atau meminjamkan akses kepada orang terseut untuk menggunakan User ID milik nasabah untuk bertransaksi [22] .…”