The Corporate Rescue for Companies during the COVID-19 Pandemic in Indonesia: Prospects for the Concept of Deeds of Arrangement and Administration Order

Abstract

The COVID-19 pandemic has an impact to all countries, including Indonesia. This raises the problem of debt default. Rather than bankruptcy and suspension of payment (PKPU), it is better to look an alternative that become a savior for the company. This research explores the concept of Deeds of Arrangement and Administration Order according to United Kingdom law, and looking at the prospects for the concept of Deeds of Arrangement and Administration Order for Indonesia. It is a normative juridical research, and it was processed with a qualitative approach supported by a comparative legal analysis. The conclusions of this research show that the concepts of the Deeds of Arrangement and Administration Order are similar to the bankruptcy and PKPU schemes also have differences. The differences on the Deeds of Arrangement are how to register, the agreement is passed on a non-litigation basis and determined by the court, and no publication is required. The differences on the Administration Order is the mandatory debtor's company management taking-over, the applicants, the administrators which can be appointed outside the court without court approval, and the administrator will make a corporate rescue proposal. The concept of the Deeds of Arrangement which is a contractual non-litigation and the Administration Order which provides a better corporate management role, is the right solution during the COVID-19 pandemic rather than bankruptcy and PKPU, as well as other litigation. The temporary character of the COVID-19 pandemic condition is the basis of this thought, so a solution concept that leads to maximization of the corporate rescue rather than liquidation, is needed.

Pengaruh ICT Literacy Dan Self Directed Learning Terhadap Kemandirian Belajar Mahasiswa Prodi PAP Unesa Di Era Normal

“…Satu tahun mahasiswa serta dosen membimbing dari rumah guna menjauhi virus Covid-19. Pandemi covid-19 tidak cuma menyebabkan mahasiswa belajar dari rumah, dosen juga diminta lebih inovatif membimbing dan membagikan layanan dari rumah sehingga dosen melakukan Work From Home( WFH) (Amboro, 2021). Kehadiran sistem digital lewat kemajuan teknologi serta data yang tidak dibatasi ruang serta durasi dapat digunakan untuk mencari data modul pembelajaran.…”

Analisis Kebijakan Penundaan Pembayaran Kewajiban Hutang Masa Pandemi COVID-19

“…Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memunculkan akibat kurang baik untuk semua zona. Perkara hukum bermunculan, mulai dari terjadinya pemutusan ikatan kegiatan kerja (PHK), bahkan berlakunya PSBB berakibat pada ketidakmampuan para pelaku usaha buat melunasi utang-utangnya pada para kreditur (Amboro 2021). Hal ini berdampak pada melonjaknya permasalahan permohonan pailit terutama untuk permohonan akad/perjanjian pembayaran pinjaman selama masa pandemi ini di Indonesia (Sufiarina and Wahyuni 2020).…”

“…Situasi keuangan debitur sudah tidak dapat dibuat melunasi hutang-hutangnya di kala COVID-19, sebab sebagian besar seluruh kegiatan ekonomi tersendat (Rasbin 2020). Hal ini berdampak pada melonjaknya permasalahan permohonan pailit ketidakmampuan pembayaran perjanjian atau akad yang sudah disepakati antara kreditor dan debitor (Hadiwardoyo 2020;Amboro 2021) (Satradinata and Muljono 2020). Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan para pelaku usaha yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.…”

“…PKPU ialah memberikan peluang kondisi kemampuan debitur untuk melunasi atas kondisi temporeral. PKPU selaku instrumen penanganan pinjaman piutang, dikala saat sebelum endemi COVID-19 sudah banyak debitur ataupun kreditur yang mempergunakan ini (Amboro 2021).…”

“…Jika dari sisi kreditur, ini berarti kreditur menguasai kesusahan yang dialami debitur serta berikan peluang buat membantu kondisi mencari bentuk penanganan hutang kepada para kreditur. Bertitik dari rancangan tersebut, dapat disimpulkan kalau tujuan dari penundaan kewajiban bayar hutang guna menawarkan perdamaian (Amboro 2021).…”