Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand

Abstract

The use of well-known brands without any license, in practice, often intentionally or unintentionally occurs that not only leads violations but also confusion for the public. The use of a brand without any license -but not creating any public confusion -is referred to as brand dilution. This article aims to examine the brand dilution case occurred in Indonesia and Thailand by concerning with two issues: first, to study the case of IKEA vs. IKEMA occurred in Indonesia and the case of STARBUCKS vs. STARBUNG in Thailand including in the brand dilution. Second, to study the protection of well-known brands from brand dilution in Indonesia and Thailand. The research used was normative juridical method by means of the statute approach, case approach, analytical approach and comparative approach. The results of this study indicated that first the case of IKEA vs. IKEMA occurred in Indonesia and the case of STARBUCKS vs. STARBUNG is categorized as the brand dilution in consideration to the brand use that has a similarity to well-known brands. Though it has a different class of goods and/or services, it can eliminate the uniqueness of the famous brand. Second, both Indonesia and Thailand have not specifically regulated the brand dilution. Indonesia is only based on the overall protection on equality and/or equality in principle, while Thailand is only based protection on confusion.

Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dikaitkan Dengan Implementasi Asas Contante Justitie Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Merek di Indonesia

“…Sehingga apabila tindak pidana merek ingin diproses secara hukum maka harus terdapat pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan (Sinurat et al, 2014). Jika tidak terdapat pengaduan maka terhadap tindak pidana itu tidak bisa dilaksanakan proses hukum (Permata et al, 2020). Pada penyelesaian kasus pelanggaran hak atas merek dalam ranah pidana, peraturanperaturan yang mengatur mengenai hukum acara pidana tetaplah berlaku.…”

Transformasi Masyarakat Di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama

“…Namun, hal ini juga menciptakan tantangan baru dalam hal privasi, kebebasan berekspresi, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Pratama et al (2019), dalam konteks Indonesia, penggunaan teknologi digital oleh negara memerlukan peraturan yang jelas dan tepat, serta perlindungan privasi dan hak-hak individu yang lebih kuat. Dalam hal ini, peran masyarakat sipil dan media massa juga sangat penting untuk mengawasi dan membantu memastikan bahwa teknologi digital tidak digunakan untuk mengancam hakhak dan kebebasan individu.…”

Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?

“…6 Merek dagang seperti yang diatur di dalam UU Merek & Indikasi Geografis berguna untuk menunjukkan asal dari barang tersebut (Indication of Origin) 7 dan menunjukkan tanda serta ciri khas dari sebuah produk. Merek-merek terkenal yang dimanfaatkan pada saat ini sudah mulai banyak beredar di kalangan masyarakat karena menjanjikan keuntungan 4 Permata, R. R., Ramli, T. S., & Utama, B. (2019).…”