Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID.SUS/2017/PN BTM)

Nurisman, Eko

doi:10.37253/jjr.v21i2.666

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Banyak yang menggambarkan politik uang sebagai hal yang terdengar dan mencemaskan, tetapi sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami pandangan masyarakat terhadap politik uang dan mengapa praktik ini terus berlanjut (Putra, 2017).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

Irawan,

Agung,

Pranacitra

2024

postulat

View full text Add to dashboard Cite

Demokrasi di Indonesia, dengan landasan Pancasila, menonjolkan kebebasan dan hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berpendapat, memilih, dan dipilih. Meskipun demikian, sistem demokrasi di Indonesia memiliki batasan tertentu. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi, yang pertama kali diterapkan pada tahun 2004. Pemilu bertujuan untuk memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan perwakilan. Salah satu tahap kunci dalam Pemilu adalah kampanye politik, yang mencakup berbagai aspek komunikasi persuasif. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Politik uang, khususnya selama Pemilu Legislatif 2014, menjadi masalah serius yang memengaruhi dinamika politik dan persepsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi subjek penelitian. Pemilu di Indonesia adalah instrumen penting dalam demokrasi, tetapi tidaklah cukup sebagai satu-satunya indikator kesehatan demokrasi. Sistem pemilihan umum yang diatur secara konstitusional harus berlangsung dengan kebebasan, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu harus independen dan netral, dengan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memainkan peran kunci dalam mengawasi pemilu. Politik uang adalah masalah serius dalam pemilihan umum di Indonesia. Praktik ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik modal besar, elit politik, dan pemilih. Praktik politik uang dapat memengaruhi hasil pemilu dan memunculkan tantangan dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tindak pidana money politic dalam berbagai tahapan pemilu, dengan sanksi pidana sebagai konsekuensinya.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

Irawan,

Agung,

Pranacitra

2024

postulat

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Anak adalah harapan bangsa di masa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak dari orangtuanya semenjak anak dilahirkan telah ada dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurisman, & Tan, 2019). Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan (Kang, 2021) dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009).…”

Section: A Pendahuluanunclassified

Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum

Hamida

Setiyono

2022

JPHI

View full text Add to dashboard Cite

Perlindungan hak anak seperti yang tertuang dalam bertujuan untuk menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Anak adalah golongan yang rentan dan merupakan harapan masa depan bangsa sehingga anak harus bertumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani dan rohani. Fakta empirisnya, saat ini masih terjadi kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua yang menimbulkan permasalah terhadap perlindungan bagi anak terutama hak-hak yang dimilikinya. Maka, penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji perbandingan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia dengan Malaysia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menekankan pada bahan pustaka atau data sekunder. Di Indonesia, perlindungan anak korban KDRT tersebar di beberapa instrumen hukum. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sementara di Malaysia, diatur dengan Akta Kanak- Kanak 2001. Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional yang khusus untuk menangani permasalahan mengenai anak. Di India terdapat lembaga nasional untuk menangani dan melindungi korban KDRT yaitu API Institute dan NICWRC.

show abstract

Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID.SUS/2017/PN BTM)

Cited by 2 publications

References 0 publications

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum

Contact Info

Product

Resources

About