ABSTRAKProblem revitalisasi hutan kota dan upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah di wilayah perkotaan pada dasarnya merupakan satu kajian baru di bidang politik lingkungan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji kebijakan revitalisasi Hutan Kota Malabar di Kota Malang dengan pisau analisis anthroposentrisme dan ekosentrisme. Secara keseluruhan penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dengan metode pengumpulan datafocus group discussion (FGD) dan dokumentasi yang dipakai untuk melacak jejak kuasa dalam kebijakan lingkungan di wilayah-wilayah perkotaan. Berdasarkan analisis fakta di lapangan ditemukan adanyatrade-off kepentingan dalam skema kebijakan revitalisasi hutan kota Malabar tahun 2015. Secara politis, penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dengan skema build-transfer-operate (BTO) dalam revitalisasi hutan menunjukkan terjadinya penetrasi modal di balik inisiatif penyediaan RTH yang melibatkan pihak swasta di Kota Malang. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mempermudah pemerintah dalam pembangunan RTH, namun di sisi lain kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya berfungsi sebagai operator RTH.Kata kunci: ruang terbuka hijau (rth), tanggung jawab sosial lingkungan (tjsl), build-transfer-operate (bto), anthroposentrisme, ecosentrisme
TRACES OF POWER OVER SPATIAL PLANNING (A Study to the Revitalization Policy of Malabar Forest in Malang)
ABSTRACT