Tugas Bendahara Desa desa adalah mengatur dan mengelola keuangan desa, tak terkecuali aspek perpajakannya. Namun, minimnya pengetahuan perpajakan dan kualitas sumber daya manusia Bendahara Desa menjadi permasalahan tersendiri terhadap kepatuhan pajak Bendahara Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Bendahara Desa di Kota Batu. Instrumen penelitian yang digunakan adalah menggunakan kuisioner. Responden penelitian adalah seluruh Bendahara Desa di Kota Batu. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan pajak Bendahara Desa sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak. Seluruh populasi dijadikan sampel, yakni sebesar 38 responden. Uji validitas menggunakan total correlation, sedangkan uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dari Bendahara Desa di Kota Batu.Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Bendahara Desa, Kota Batu

ABSTRAKProblem revitalisasi hutan kota dan upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah di wilayah perkotaan pada dasarnya merupakan satu kajian baru di bidang politik lingkungan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji kebijakan revitalisasi Hutan Kota Malabar di Kota Malang dengan pisau analisis anthroposentrisme dan ekosentrisme. Secara keseluruhan penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dengan metode pengumpulan datafocus group discussion (FGD) dan dokumentasi yang dipakai untuk melacak jejak kuasa dalam kebijakan lingkungan di wilayah-wilayah perkotaan. Berdasarkan analisis fakta di lapangan ditemukan adanyatrade-off kepentingan dalam skema kebijakan revitalisasi hutan kota Malabar tahun 2015. Secara politis, penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dengan skema build-transfer-operate (BTO) dalam revitalisasi hutan menunjukkan terjadinya penetrasi modal di balik inisiatif penyediaan RTH yang melibatkan pihak swasta di Kota Malang. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mempermudah pemerintah dalam pembangunan RTH, namun di sisi lain kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya berfungsi sebagai operator RTH.Kata kunci: ruang terbuka hijau (rth), tanggung jawab sosial lingkungan (tjsl), build-transfer-operate (bto), anthroposentrisme, ecosentrisme TRACES OF POWER OVER SPATIAL PLANNING (A Study to the Revitalization Policy of Malabar Forest in Malang) ABSTRACT

No abstract

Purpose — The purpose of this study is to strengthen the Governance of Village-Owned Business Entity (BUMDes) governance system by identifying and assuring intellectual capital, such as (1) brainstorming on human resource capacity improvement through the aspects of management, business plan, business process, finance and tax, information technology and marketing strategy; (2) BUMDes intellectual capital mapping as an attempt to improve the company’s value; (3) identifying and mapping strategies for community-based economy development; (4) creating a role model in strengthening BUMDes governance to encourage socio entrepreneurship (sociopreneurship). Design/methodology/approach — This is a qualitative study and uses a case study approach, so the result is analytical and descriptive in written or verbal words from observed behaviour. The population of this study is all BUMDes throughout Indonesia, and the object of the sample is BUMDes Cahaya Lestari, a village-owned entity located in Sumenep, East Java, Indonesia. The entity was selected as it is newly established and requires necessary development. Findings — The findings of this study are that there is no good governance in the BUMDes. So that researchers provide a model of strengthening governance. This community service is limited to one BUMDes. Practical implications — The practical implication is that the model for strengthening BUMDes governance can be applied by BUMDes in Indonesia. Originality/value — This paper presents a case of BUMDes governance, i.e Indonesia. It is hoped that this case will help prove an example of implementing BUMDes governance in Indonesia with weak governance that may have an impact on the viability of BUMDes. Keywords — BUMDes, Community-based economy, Good corporate governance, Intellectual capital, Sociopreneurship Paper type — Case study Keywords: BUMDes; community-based economy; good corporate governance; intellectual capital; sociopreneurship

No abstract