Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali

Abstract

Druwe Desa land is a customary whose management is implemented and belongs to desa pakraman. Although it has been acknowledged juridically, but the existence of Druwe Desa land in Bali is experiencing a vacuum related to the legal subject. On that basis, desa pakraman is appointed as subject of rights with respect to its land through the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial/Head of National Land Agency Number 276/Kep-19.2/X/2017. The purpose of this research is to: (1) Make map of distribution of Druwe Desa land; (2) Describe the importance of strengthening the right to Druwe Desa land; (3) Describe the procedures for strengthening the right to Druwe Desa land; (4) Describe the benefits of the strengthening of Druwe Desa land rights. To achieve these objectives, qualitative research methods with ethnographic approach are used to understand the efforts of the community in maintaining the existence of Druwe Desa land. The results of this study indicate the potential shifting of the status of Druwe Desa land ownership that can indirectly threaten its existence. For that reason, it is necessary to strengthen the right to Druwe Desa land so that there will be no problems that can reduce the existence of asset of desa pakraman. Steps that need to be taken is the process of certification to obtain legal certainty.Keywords: Druwe Desa land, desa pakraman, Existence, Tri Hita Karana, Awig-Awig Intisari: Tanah Druwe Desa merupakan tanah adat yang pengelolaannya dilaksanakan dan menjadi milik desa pakraman. Meskipun sudah diakui secara yuridis, namun keberadaan tanah Druwe Desa di Bali mengalami kekosongan terkait subjek hukumnya. Atas dasar itulah, desa pakraman ditunjuk sebagai subjek hak berkenaan dengan tanah miliknya melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Membuat peta sebaran tanah Druwe Desa; (2) Mendeskripsikan pentingnya penguatan hak atas tanah Druwe Desa; (3) Mendeskripsikan tata cara penguatan hak atas tanah Druwe Desa; (4) Mendeskripsikan manfaat hasil penguatan hak atas tanah Druwe Desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi guna memahami upaya masyarakat dalam menjaga eksistensi tanah Druwe Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya potensi pergeseran status kepemilikan tanah Druwe Desa yang secara tidak langsung dapat mengancam eksistensinya. Untuk itu perlu dilakukan penguatan hak atas tanah Druwe Desa agar tidak terjadi permasalahan yang dapat mengurangi keberadaan aset desa pakraman tersebut. Langkah yang perlu diambil adalah proses pensertipikatan untuk mendapatkan kepastian hukum.Kata Kunci: Tanah Druwe Desa, desa pakraman, Eksistensi, Tri Hita Karana, Awig-Awig Pendah

Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi

“…Di mana terjadi 25 kasus penyertifikatan tanah druwe desa menjadi tanah milik pribadi di Desa Belacan dan 10 penyertifikatan di Desa Bukih, sedangkan di Desa Manikliyu terjadi penguasaan tanah secara pribadi oleh warga tanpa terikat ayahan. 15 Untuk mengisi kekosongan hukum untuk mendaftarkan Tanah Druwe Desa, Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan pada Tahun 2017 diterbitkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, yang menegaskan bahwa tanah-tanah hak kepemilikan bersama (komunal) Desa Pakraman yang dipergunakan untuk keperluan adat Desa Pakraman dapat didaftarkan haknya berdasarkan pengakuan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian seluruh Tanah Druwe yang dimiliki oleh Desa Pakraman baik Tanah Druwe Desa, Tanah Pelaba Pura, Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan seluruhnya sudah memiliki dasar hukum untuk didaftarkan/disertifikasi, sehingga sertifikat hak milik dapat diterbitkan atas nama Desa Pakraman yang dapat memberikan kepastian hak dan kepastian hukum hubungan antara Desa Pakraman dengan tanah miliknya.…”

Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali

“…Keputusan Menteri tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman (tanah druwe desa) (Sudantra, 2018). Hasil penelitian selanjutnya juga mengungkapkan bahwa penguatan hak atas tanah druwe desa perlu dilakukan agar tidak ada potensi pergeseran status kepemilikan tanah druwe desa yang secara tidak langsung dapat mengancam eksistensinya (Sastrawan et al, 2018). Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat dikatakan I Komang Kawi Arta / Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali bahwa keberadaan tanah druwe di Bali sudah diatur oleh hukum kenegaraan dan hukum adat, namun hak terhadap kedudukan tanah masih membutuhkan perhatian kusus agar tidak ada potensi pergeseran status kepemilikan tanah Druwe.…”

“…Hak ulayat yang sama dengan hak druwe desa di bali masih tetap diatur oleh masyarakat adat dalam hal ini diwakili oleh pengurus desa adat (Wiasta et al, 2020). Memaknai tanah adat di Bali sebagai tempat dan ruang yang harus di I Komang Kawi Arta / Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali harmoniskan dengan konsep filosofis Tri Hita Karana yaitu, Tri artinya Tiga dan Hita artinya kebahagiaan/keharmonisan dan karana artinya penyebab, jadi Tri Hita Karana adalah tiga penyebab terjadinya kebahagiaan/keharmonisan (Sastrawan et al, 2018).…”

“…Tanah adat ini memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi dan tanah guna kaya memiliki fungsi adat,keagamaan, budaya, dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020). Khusus Penataan Tanah Pekarangan Desa (PKD) (Palemahan), disahkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 diatur dengan menggunakan Konsep Tri Mandala, yaitu adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan atas Utama Mandala (Area utama) yang digunakan untuk mendirikan tempat sembahyang, Madya Mandala (Area tengah), yang digunakan untuk membangun rumah keluarga dan Nista Mandala (area luar) yang bisa digunakan untuk kuburan (Sastrawan et al, 2018).…”

Druwe Land Conservation in Strengthening Traditional Villages in Bali

“…In Bali, most of the land within the customary village area, except for full individual land, is customary land (land of druwe desa), both controlled communally and individually (Sastrawan, 2018). Control and ownership of land according to customary law is still recognized as long as it has not been fully regulated in the hukum tanah nasional (HTN), which is relevant to the provisions of Articles 56, 58 of Law no.…”