Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektifitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Soppeng, petugas pemberi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 3 orang, dan masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sebanyak 3 orang. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik trianggulasi sumber. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektifitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng dilihat dari standar prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan yaitu: 1) Prosedur Pelayanan belum dapat dikatakan efektif, 2) Waktu Penyelesaian dapat dikatakan cukup cepat akan tetapi belum efektif, 3) Biaya Pelayanan dapat dikatakan efektif dilihat dari pelayanan gratis, 4) Produk Pelayanan dapat dikatakan efektif dilihat dari ketersediaan produk pelayanan, 5) Sarana dan Prasarana belum dapat dikatakan efektif, 6) Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan belum dapat dikatakan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kabupaten Soppeng telah terlaksana dengan baik akan tetapi belum efektif.

The Soppeng Regency Government has implemented a Smart Government Policy by utilizing information and communication technology, the use of which is regulated by the Soppeng Regent regulation number 87 of 2019. This study aimed to examine the implementation of the Smart Government Policy by the Soppeng Regency Government. This was a descriptive study which used a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation techniques. Triangulation was used to check the validity of the data. An interactive model was used to analyze the data. The results showed that the Smart Government Policy was implemented by paying attention to the MSN-Approach implementation model, and the Systems-Approach focus indicator in particular was implemented effectively. Factors that affected the implementation of the Smart Government Policy included the lack of Human Resources, and the lack of features for registering, uploading and downloading files on websites and applications. Based on the results, we can conclude that there are improvements that need to be made in order to support the implementation of the Smart Government Policy in Soppeng Regency, including updating the website and the application, which currently can only provide information about procedures and service requirements, so that the community has to be served manually at the office or location where the service is held.  Keywords: implementation, policy, smart government