Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur berdasarkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010. PATEN adalah salah satu inovasi pelayanan administrasi yang dilakukan dengan mengubah pola pikir aparatur kecamatan dan kelurahan untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan PATEN  yang dilaksanakan di Kecamatan Telukjambe Timur masih belum sempurna karena masih menghadapi hambatan yang cukup siginifikan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui interview dengan checklist , observasi dan studi dokumentasi. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang  diarahkan pada tingkat kepuasan pelayanan PATEN yang dilaksanakan oleh Kecamatan Telukjambe Timur  berdasarkan analisis Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 pada umumnya dinilai baik, namun masih kurang baik dalam  unsur  prosedur pelayanan  sebesar  2,43 dalam kriteria kurang baik, persyaratan pelayanan  sebesar  2,35 dalam  kriteria kurang baik dan kejelasan petugas  sebesar 2,42 dalam kriteria kurang baik.Kata Kunci: Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan, Kepuasan Masyarakat

Tulisan ini merupakan studi mengenai proses formulasi kebijakan pemerintah daerah di sektor pertanian dalam rangka menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang. Fokus analisis dalam studi ini adalah pada aspek-aspek yang mendukung keberhasilan proses penyusunan peraturan daerah tersebut. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek apa saja sebenarnya yang mendorong keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam penyusunan peraturan daerah tentang PLP2B. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, studi dokumentasi termasuk materi audio visual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aspek-aspek yang mendukung keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karawang pada proses formulasi kebijakan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diantaranya yaitu political will dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, anggaran yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia, struktur peluang politik yakni adanya undang-undang sebagai payung hukum bagi daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang PLP2B, dan kondisi tata ruang wilayah Karawang yang khas dimana antara industri dan pertanian telah terbagi ke dalam zonasi yang berbeda. Masing-masing aspek ini tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait satu sama lain.Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Political Will, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan