Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi atau elektronik di Kabupaten Purwakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukan bahwa kemudahan akses melalui teknologi berperan penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan, dalam hal ini berbagai jenis model dalam pelayanan terus dikembangkan oleh sektor publik. Pemerintah Kabupaten Purwakarta hadir dengan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat melalui e-government dengan menghadirkan aplikasi Ogan Lopian dan layanan call center 112 Ogan Lopian melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, pelayanan publik berbasis elektronik bertujuan untuk memaksimalkan potensi layanan kepada masyarakat agar efektif dan efisien. Ogan Lopian berfungsi sebagai layanan pengaduan masyarakat, panggilan kegawatdaruratan, pencarian destinasi wisata, hingga tersedia fitur layanan kesehatan dan keamanan. Kata Kunci: E-government; ogan lopian; call center 112 Implementation of e-government-based public services through ogan lopian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur berdasarkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010. PATEN adalah salah satu inovasi pelayanan administrasi yang dilakukan dengan mengubah pola pikir aparatur kecamatan dan kelurahan untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan PATEN  yang dilaksanakan di Kecamatan Telukjambe Timur masih belum sempurna karena masih menghadapi hambatan yang cukup siginifikan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui interview dengan checklist , observasi dan studi dokumentasi. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang  diarahkan pada tingkat kepuasan pelayanan PATEN yang dilaksanakan oleh Kecamatan Telukjambe Timur  berdasarkan analisis Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 pada umumnya dinilai baik, namun masih kurang baik dalam  unsur  prosedur pelayanan  sebesar  2,43 dalam kriteria kurang baik, persyaratan pelayanan  sebesar  2,35 dalam  kriteria kurang baik dan kejelasan petugas  sebesar 2,42 dalam kriteria kurang baik.Kata Kunci: Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan, Kepuasan Masyarakat

Tulisan ini akan membahas potensi PP No. 46 Tahun 2016 tentang TataCara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalammengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunankebijakan, rencana, dan/atau program. Fokus kajian terbagi menjadi 3 aspek,yakni identifikasi elemen-elemen dalam prinsip pembangunan berkelanjutan yangterkandung dalam PP No. 46 Tahun 2016, proses pelaksanaan kajian lingkunganhidup strategis dan kritik terhadap proses tersebut, serta identifikasi keterlibatanmasyarakat dalam penyelenggaraan KLHS. Tulisan ini juga berisi beberapamasukan terhadap peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh PP No. 46Tahun 2016 kepada peraturan menteri sehingga diharapkan pelaksanaan KLHSdapat berjalan secara lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Social media is currently used by a number of politicians and public officials with the aim of increasing public trust and forming a good image of it. Personal branding is carried out by a number of politicians or officials to make it easier for them to carry out political communication with the community. Dedi Mulyadi is a politician and a state official who is very active on Youtube social media in shaping his personal branding. This article describes the formation of personal branding carried out by Dedi Mulyadi through four strategies for the formation of personal branding, namely determine who you are, determine what you do, position yourself and manage your brand. The study used a descriptive qualitative approach with results showing that Dedi Mulyadi succeeded in forming a self-image through four personal branding strategies that made him a politician who was close to the community and was elected as an official in the DPR RI.

Dengan menjalarnya covid-19 di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kepanikan. Covid-19 ini memberikan pengaruh hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari dampak-dampak tersebut pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk menangani pandemi covid-19 yang sedang terjadi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak yang ditimbulkannya melalui Perppu No. 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU No. 2/2020. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Randusari Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Randusari dalam Penanganan Covid-19. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa Randusari terhadap Implemantasi Kebijakan terkait dana desa untuk Covid 19 cukup baik dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.