Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat masih terbatas, hal ini terlihat pada rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan seperti akses dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang urgensi kebijakan penyelenggaraan APBD berbasis Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perempuan. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis. Penerapan ARG pada kebijakan penyelenggaraan APBD, menjadikan anggaran lebih efektif dan efisien, serta sebagai perwujudan dari good governance dalam penyelenggaraan anggaran daerah. ARG merupakan hasil dari penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) disetiap dokumen penganggaran. Women’s participation for policy making of Local Government Budget (APBD) in Sekadau Regency, West Kalimantan Province is limited, it can be seen in the low level of the women’s welfare such as access for education and health. The purpose of this study is to know and understand the urgency of the implementation of the APBDbased on the Gender Responsive Budget (ARG) in Sekadau Regency, West Kalimantan Province in order to realize women’s welfare. The research method used is a qualitative method with a normative juridical approach and is presented in a descriptive-analytical form. This research belongs to the tradition of qualitative research with a social legal approach. The application of ARG to the policy of administering the APBD, makes the budget more effective and efficient, as well as the realization of good governance in the implementation of regional budgets. ARG is the result of implementing Gender Analysis Pathway (GAP) in each budgeting document.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum perlindungan pekerja migran perempuan berbasis teori hukum feminis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Politik hukum perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, dapat ditelusuri berdasarkan beberapa regulasi terkait, mulai dari tatanan ideal, konstitusional, legislasi dan implementasi. Undang-undang perlindungan pekerja migran dianggap belum mampu melindungi pekerja migran perempuan Indonesia, tidak ada peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran perempuan dan belum konsisten untuk mengimplementasi berbagai konvensi yang telah diratifikasi terkait perlindungan pekerja migran terutama perempuan, sehingga perlu ditetapkan peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dalam rangka mewujudkan instrumen hukum perlindungan pekerja migran yang responsif terhadap kebutuhan pekerja migran perempuan Indonesia. Teori hukum feminis mendesak, pemerintah untuk menciptakan regulasi, terutama terkait perlindungan pekerja migran perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang istimewa. This research aims to analyze how is the politics of law of the protection of female migrant workers is based on the feminist legal theory in Indonesia. This research uses a normative juridical approach. The results of the study indicate that the politcs of law of the protection of female migrant workers can be traced based on several related regulations, ranging from ideal, constitutional, legislative and implementation arrangements. The law on the protection of migrant workers is deemed unable to protect Indonesian female migrant workers, there are no specific regulations relating to the protection of female migrant workers and has not been consistent in implementing ratified conventions related to the protection of migrant workers, especially women, so special regulations need to be stipulated regarding migrant workers protection Indonesia in order to realize a legal instrument for the protection of migrant workers who is responsive to the needs of Indonesian women migrant workers. Feminist legal theory urges the government to create regulations, especially related to the protection of female migrant workers who place women in a special position.

No abstract

No abstract

This study aims to analyse ecocides as a gross violation of human rights through a case study of river pollution conducted by palm oil companies in Indonesia. This article is methodologically distinctive from doctrinal legal research, primarily through a literature review. There are three main reasons for incorporating environmental concerns as an extraordinary crime of ecocide into serious human rights violations, especially those committed by several palm oil companies in Indonesia, namely: The quality of the Environment is the essence of human life that complements human dignity; environmental concerns and crimes in the tradition of extraordinary crimes are a response to the inability of national and even international environmental laws; and ensure restitution, rehabilitation and compensation to all victims of ecocide crime.