Tulisan ini berusaha menelaah tautan antara pendidik pemilih dengan politik kewarganegaran di satu sisi, sementara di sisi yang lain mengaitkan pendidikan pemilih dengan penguatan demokrasi. Cara pandang ini sangat berbedah dengan kajian pendidikan pemilih, yang menempatkan pemilu sebagai fokus sentralnya. Bagi penulis, pendidikan pemilih perlu diperluas maknanya dengan mengaitkan politik kewarganegaraan dan demokrasi. Pendidikan pemilih berkontribusi menciptakan warganegara yang cerdas, kritis, dan rasional dalam menggunakan hak politiknya. Pada saat yang sama, mandiri dan bebas dalam menyuarakan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politiknya. Lebih jauh lagi, hasil dari pendidikan pemilih memungkinkan warganegara melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, pendidikan pemilih akan menambah kapasitas warganegara bila berhadapan dengan pemerintahan.

The research offers a thesis to view the context of land institutional change of agriculture as a factor in local farmer identity formation. The goal is to reject the general idea that always presents a thesis that the change of land institutional has always had a bad impact for farmers. To achieve the research objectives, researchers used Giddens concept the Trajectory of Self, using qualitative methods and phenomenological approaches. This research is focused on the region of Agrotourism in Indonesia, with the technique of observation data collection, in-depth interview, Transect Walk, focus group discussion (FGD), as well as secondary data analysis. The results showed that Dutch colonialization in agriculture became the first phase creation of modernity on land, as land. This condition, which formed a self-development of local farmers, is unconsciously organized and reflective on globalization flows. Thus, creating an institutional that is reversible time, which is a long term and reversible conditioning in spacetime In the form of social activities that are patterned in continuity of daily living and then form the identity of local farmers.

<p>Artikel ini bertujuan mengungkap pelaksanaan good governance di daerah. Dalam praktiknya, good governance tidak mudah dilaksanakan. Memang, ada daerah yang berhasil. Namun, ada pula yang gagal. Ironisnya adalah kepada daerah yang terdepan menerapkan good governance, diujung akhir masa jabatan malah terlilit dalam kasus korupsi. Tidak hanya itu, tantangan terberat dari pelaksanaan good governance di daerah dalam adalah jaminan keberlanjutan dan komitmen politik yang rendah. Akibatnya, terkadang penerapan good governance ini terpinggirkan karena ganti pemimpin dengan agenda yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Bisa juga karena alasan politis, yakni good governance tidak memberikan keuntungan secara personal bagi kepala daerah.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> good governance dan pemerintah daerah</p>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa program pengembangan masyarakat untuk mencapai kemajuan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya kelompok nelayan. Sementara itu, kelompok masyarakat lain yang bermata pencaharian non-perikanan kurang mendapat perhatian. Menyikapi hal tersebut, artikel ini merupakan program intervensi berupa penguatan kelembagaan ekonomi non-perikanan yang telah dilakukan kepada masyarakat Pulau Giligenting, Desa Aenganyar, Kabupaten Sumenep, Madura. Sebagian besar dari mereka hidup dari mata pencaharian non-perikanan dengan membuat kue wafel dan gula aren. Dengan menggunakan Participatori Rural Apraisal (PRA), penelitian ini telah melibatkan masyarakat dalam program-program intervensi, mulai dari mengidentifikasi masalah, merancang program pembangunan hingga melaksanakan program-program tersebut. Untuk lebih jelasnya, program-program tersebut telah dilakukan dalam tiga langkah: pertama, mengidentifikasi potensi ekonomi lokal Pulau Giligenting dari mata pencaharian non-perikanan; kedua, mengenali berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang hidup dari mata pencaharian semacam ini serta menemukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut; ketiga, implementasi dari strategi-strategi tersebut, salah satunya dengan melakukan program penguatan kelembagaan. Pelaksanaan program ini telah menghasilkan tujuan atau keluaran yang diharapkan antara lain peningkatan kapasitas dan produktivitas, serta pendapatan masyarakat yang hidup dari mata pencaharian non-perikanan.

The campus at Makassar is experiencing an increase in incidents of college violence. This study investigates if there is a relationship between student unity and organizational principles supporting mass violence. Students from two different ethnic groups who are members of local student organizations participated in interviews for this study. Student organizations with a strong sense of community have made it so that the principles upheld by those organizations bind members. Senior students have the power to instil local beliefs that cause student organizations to feel morally obligated to assist peers who are having issues. This study provides a conclusive response to organizational principles and student unity that support mass violence. Additional research is required to examine student violence across a range of backgrounds and the academic climate in institutions. The coaching model used with external students will likely be impacted by differences in the college's educational climate and background organizations.