Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017, bahwa maskapai yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan batas atas tarif maskapai penerbangan dapat dijatuhi sanksi. Namun dalam implementasinya, belum ada yang diberikan sanksi, meskipun telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan tentang batas atas tarif jasa penerbangan di Manokwari. Upaya hukum bagi konsumen dalam hal terdapat harga tiket pesawat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 yakni dapat memberikan informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat kepada dinas perindustrian dan perdagangan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen. Ganti kerugian yang berhak diterima apabila terbukti terdapat maskapai jasa penerbangan yang menetapkan tarif di luar ketentuan batas atas taris jasa penerbangan adalah ganti kerugian materil berupa selisih harga yang seharusnya dan kerugian imateril berupa bunga atas jumlah kerugian materil yang diderita konsumen.

No abstract

The strongest characteristic of the cartel is the nature of the confidentiality of the agreement. Because confidentiality makes proof very difficult. The difficulty of proving a cartel case is due to the limited authority of the KPPU in carrying out its duties. In connection with the difficulty in expressing the cartel, business competition authorities in several countries such as the United States, Japan, Australia and countries that are members of the European Union have implemented punitive relief programs. the main purpose of implementing a sentence relief program. The purpose of implementing a penalty relief program is for cartel actors to report their violations to competition authorities; giving a cold effect that prevents the formation of a cartel; and to obtain further information (evidence) regarding the existence of a cartel. Therefore, the implementation of a penalty relief program in business competition law in Indonesia is very urgent. Implementation of a penalty relief program will be effective if there is a strong legal basis in business competition law. Further suggestions to the Government and Parliament of the Republic of Indonesia need to amend Law No. 5 of 1999 by regulating provisions in a comprehensive manner regarding the sentence relief program.

No abstract