Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah yang sudah berkembang sejak masa kolonial. Kebutuhan pemerintah kolonial akan  Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Pengabdian ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama komunitas Sudut Kalisat. Komunitas Sudut Kalisat merupakan salah satu komunitas swadaya dan nirlaba yang dibentuk oleh para pemuda di Kecamatan Kalisat. Komunitas ini memiliki perhatian yang cukup besar terhadap penelusuruan sumber-sumber sejarah, perawatan arsip-arsip bersejarah, pendokumentasian, dan publikasi, serta pelaksanaan berbagai macam kegiatan seni, budaya, dan sosial lainnya. Komunitas Sudut Kalisat Sudah pernah melakukan pameran arsip dan dokumentasi dan memublikasikan katalog pameran, namun mereka memiliki kekurangan dalam memanfaatkan sumber-sumber sejarah untuk membuat tulisan sejarah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Kelompok Riset Sejarah Lokal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember melakukan pengabdian dengan melakukan pendampingan terhadap komunitas Sudut Kalisat untuk menuliskan sejarah dari perspektif warga lokal. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini observasi lapangan, fokus grup diskusi, penggunaan Pustaka berupa arsip serta dokumen, dan pendampingan. Hasil temuan dari pengabdian ini menunjukkan bahwa anggota Komunitas Sudut Kalisat memiliki perhatian dan animo yang tinggi dalam bidang kesejarahan, namun mereka tidak memiliki keterampilan penggunaan metode sejarah yang memadai untuk menuliskan sejarah lokal mereka sendiri. Gagasan kegiatan penulisan sejarah lokal dalam batasan spasial lokalitas desa atau kecamatan harus disebarluaskan di Kabupaten Jember Jawa Timur. Karena banyak desa atau wilayah di kabupaten Jember yang tidak memiliki sejarah lokal mereka sendiri, selain itu, narasi sejarah lokal yang dihasilkan dapat digunakan untuk melengkapi bahan ajar bagi siswa sekolah.

This article discusses the retail trading activities of ethnic Chinese in Banyuwangi in 1967-1998. During this period, various restrictive regulations emerged among the Chinese. One of them is Cabinet Presidium Instruction No. 37/UN/IN/6/1967, which contains a ban on business and residence for foreign Chinese. This condition made retail trading activities to a halt due to the forcible sealing of stores. The outline of the problems studied in this study includes the background of the Chinese ethnic retail trade activity and the formation of the ethnic Chinese retail trade network in Banyuwangi in 1967-1998. The research method used is the historical method which consists of heuristics, criticism, interpretation and historiography. The approach used is an economic sociology approach. The results of the study show that ethnic Chinese are increasingly developing their business by acting as retail traders due to limited capital and no special skills are needed. The establishment of a retail trade network is based on the nature of trust and shared experiences, using the concept of family and ethnic networks. The available commodities are diverse, reflecting the needs of the community and showing the development of the socio-economic life of the people in Banyuwangi. Keywords: Trading activities, ethnic Chinese, Banyuwangi

The purpose of this study is to take an inventory of the number of archaeological remains of megalithic culture and other archaeological. The results of this study are the number of archaeological remains of megalithic culture at the Rajekwesi site, with locations spread over two hamlets, namely West Tobe Hamlet 4 remains and East Tobe Hamlet as many as 19 megalithic remains. close together. The belief system, social, economy, and culture adopted by the megalithic cultural community of the Rajekwesi Site, They also have a fairly complex order, namely the existence of social differentiation and social stratification, the culture of the megalithic community at the Rajekwesi Site is confirmed to have an egalitarian or mutual cooperation pattern.

This article examines the life of Ex-Tapol in South Blitar and the survival efforts amid the new order government's discriminatory regulations against Ex-Tapol. The Study is discusses (1) what are the supervisions carried out by local governments that affect the social life – Economy of Ex-Tapol, (2) how the dynamics of the social - economic life of Ex Tapol in South Blitar 1968 - 2000. The method used in this study is a historical research method. The method used in this study is a historical research method. Use document sources, interviews, and supporting secondary sources. The results of this study are: Local government supervision of Ex-Tapol including the mandatory reporting policy, disenfranchisement of civil rights and political rights, and provision of a special code (ET) on the ID cards of ex-tapols. Many former Tapol in South Blitar worked as a farmer. The existence of a regulation that Ex-Tapol and his descendants are prohibited from having certain jobs and are prohibited from being civil servants makes Ex-Tapol in South Blitar have no other choice, but to become a farmer. The income as a farmer is uncertain, making some ex-Tapol in South Blitar increase their income by raising livestock such as cows, goats, and chickens. The interaction of Ex-Tapol with the surrounding community is partly closed because of the stigma that the Ex Tapol PKI which is an enemy of the state made some people in South Blitar choose to stay away from Ex Tapol and are reluctant to have a relationship with Ex Tapol. Keywords: Socio economic life, former political prisoner, Blitar

Nahdlatul Ulama Cabang Blambangan didirikan pada tahun 1944. Pembentukan Cabang Blambangan tidak dipicu oleh konflik seperti yang sering terjadi di organisasi lain. Pendirian cabang tersebut dilakukan untuk memaksimalkan jangkauan NU di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Banyuwangi yang luas. Alasan ini juga dikuatkan oleh pernyataan PBNU yang menyebutkan keberadaan dua cabang tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja kader-kader NU. Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pendirian NU Cabang Blambangan dilatarbelakangi oleh dua hal: Pertama, NU Cabang Banyuwangi yang sudah berdiri sejak 2 Februari 1930 dinilai masih terlalu berkutat di wilayah bagian utara. Padahal diwilayah bagaian selatan banyak berdiri madrasah dan pesantren. Kedua, keinginan untuk mempercepat perkembangan NU di Banyuwangi yang notabene merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur. Daerah-daerah yang tergabung dalam NU cabang Blambangan adalah kecamatan Srono, Cluring, Genteng, Gambiran, Tegaldlimo, Bangorejo, Pesanggaran. Pemilihan umum tahun 1955 di Banyuwangi menjadi ajang pembuktian bagi NU dalam pentas politik. NU Banyuwangi berhasil mendapatkan suara terbanyak pada pemilu tahun 1955 yaitu 160.989 suara. Hal ini membuktikan bahwasanya NU menjalankan komunikasi politiknya secara intens. Pada masa kegaduhan 1950-1965, NU fokus berpolitik dengan menggunakan media budaya, mereka juga aktif membendung suara-suara nasionalis dan komunis. Kata Kunci: Dinamika; Cabang Blambangan; Nahdlatul Ulama;  Politik.