Circumcision and chiffon in traditional society is still a social reality that is still accepted and lives in the midst of some Timorese communities in NTT. On the one hand, this tradition is considered very contrary to the existing norms of life, but on the other hand, the presence of this culture is still not perceived as an abstinence or disgraceful behavior that hinders social life. Nevertheless, such a tradition is certainly a problem of social life that needs to be observed and efforts are made to eliminate the negative things in the content of the tradition. KEYWORDS: Circumcision and Chiffon, Criminal L

Adultery, according to Sabu Society is relations between a man who is bound a custom matrimony or religious marriage with a woman who is bound a matrimony or one of them has bound in a matrimony. Adultery, based on the positive law is ruled in chapter 284 book of Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Chapter 284 KUHP has the point that a man or woman who has been married and doing adultery (overspel). The point in chapter 284 KUHP has similarity with the point in customary law of Sabunese, namely adultery is conducted with someone (man or woman) who has been joined in matrimony. Based on the research has been done, it found that the people of Sabu is prefer to completing adultery customarily because of some factors, that is: sanction and serious fine, it is normally using the completion customarily with the people of Sabu,the justice law based on the people of Sabu, the effect of completion and completion pattern. Two patterns of completion which appears in completion process of adultery based on the customary law of Sabu is the completion pattern in kinship way which are preventing and protecting.

Keterbatasan pengetahuan kelompok tani dan sumber daya air sering menjadi kendala dalam budidaya tanaman hortikultura di lahan sempit dan kering. Untuk mengatasi permasalahan petani tersebut diperlukan sentuhan teknologi budidaya tanaman di lahan sempit dan lahan kering. Metode pengabdian adalah penyuluhan, demplot dan pendampingan. Kebun contoh tanaman hortikulutura di Kelompok Tani Tunas Baru menggunakan pupuk Bokhasi, mulsa plastik dan irigasi semprot bawah mulsa (Pro-Basa) dapat meningkatkan produksi tanaman hortikultura dan pendapatan petani. Untuk memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan yang sempit, dapat menggunakan penanaman secara hidroponik dan polybag sebagai media tanam. Simpulan dari pengabdian adalah tersedianya kebun contoh tanaman semi organik di lahan kering, peningkatan pengetahuan dalam budidaya tanaman hortikultura di lahan kering menggunakan bokhasi, irigasi Pro-basa, aplikasi sistem hidroponik dan pemanfaatana pupuk oranik cair untuk budidaya sayuran di pekarangan sempit serta adanya peningkatan pendapatan petani dalam usaha tanaman hortikultura pada lahan kering

Pengawasan Intern Pemerintah yang menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, sedangkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pada kenyataannya Aparat Penegak Hukum sering menggunakan Hasil Audit BPKP sebagai barang bukti dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya koordinasi dengan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang kewenangannya diatur secara konstitusional dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD RI 1945. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan memiliki dua tujuan yaitu untuk menganalisis tentang implikasi yang ditimbulkan oleh kewenangan BPKP dalam pemeriksaan dan penetapan adanya kerugian keuangan dalam tindak pidana korupsi, dan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pentingnya penegasan peraturan tentang tugas dan fungsi BPKP dan BPK ditinjau dari asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Secara yuridis BPKP tidak memiliki kewenangan dalam menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara karena hanya terbatas pada bidang pengawasan, dengan adanya penetapan kerugian negara oleh BPKP maka dapat berimplikasi pada adanya ketidakpastian hukum, (2) Hasil audit kerugian keuangan negara oleh BPKP yang dipakai oleh Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan terjadinya dualisme kewenangan karena tidak sejalan dengan konstitusi. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu ketentuan secara tegas untuk membedakan tugas dan fungsi antara lembaga BPKP dan BPK agar Aparat Penegak Hukum (APH), dapat memperhatikan hierarki peraturan yang ada, dalam hal ini lembaga mana yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisa suatu putusan pengadilan  Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI) yang menjatuhkan vonis tindak pidana korupsi pada permasalahan kekurangan volume pekerjaan konstruksi.  Pekerjaan konstruksi merupakan suatu jenis pekerjaan dalam jasa konstruksi yang telah diatur dalam undang-undang jasa konstruksi. Pada undang-undang tersebut ditekankan bahwa penyelesaian permasalahan dalam jasa konstruksi dapat diselesaikan secara keperdataan dalam kontrak telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan jasa konstruksi tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat penrmasalahan pelaksanaan yang berpendapat bahwa telah terjadi kerugian negara maka sebenarnya kerugian negara yang terjadi dapat diperbaiki dengan penggantian agar tidak menjadi kerugian keuangan negara sehingga selama unsur-unsur  dalam tindak pidana korupsi seperti perbuatan curang, suap-menyuap, gratifikasi dan lain-lain maka tidak dapat dibuktikan secara nyata maka permasalahan dalam pekerjaan jasa konstruksi tersebut tidak dapat ditarik kedalam tindak pidana korupsi  atau dapat dikatakan bahwa hukuman pidana pada jasa konstruksi harus benar-benar menerapkan asas hukum pidana merupakan  pilihan terakhir (ultimum premedium).