This study aims to analyze the performance management of the Religious Harmony Forum, from now on referred to as FKUB, in maintaining interfaith harmony in the city of South Tangerang. This study used a qualitative approach with descriptive methods by conducting observations and interviews to collect data. In this study, it was found that FKUB South Tangerang City was not optimal in carrying out its functions and duties because it did not have good performance management. This can be seen from indicators, among others, there are still many people in South Tangerang City who do not know about the Tangsel FKUB and feel the benefits of the organization's existence, the Tangsel FKUB does not have a clear vision, mission and objectives, has not received adequate funding from the Tangsel City Government and has never carried out training for administrators. Therefore FKUB South Tangerang City needs to improve performance by using Armstrong performance management and Balance Scorecard (BSC).

Pemanfaatan teknologi digital melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru dengan istilah pemerintahan-elektronik (electronic-government). Fokus dari penelitian ini adalah melihat penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandung, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di DPM-PTSP Kota Bandung. Peneliti menggunakan teori oleh Indrajit terkait penerapan e-government dan melaksanakan wawancara langsung untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, mengumpulkan dokumen, dan triangulasi data tentang penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Kota Bandung sudah cukup baik. Dilihat dari elemen support penerapan e-government telah didukung oleh kebijakan e-government dari tingkat Pemerintah Pusat sampai ke Organisasi Perangkat Daerah, namun sosialisasi yang dilaksanakan masih belum maksimal, Pada elemen capacity penerapan e-government telah didukung oleh anggaran, infrastruktur teknologi dan kompetensi pegawai yang memadai, pada elemen value penerapan e-government telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan DPM-PTSP Kota Bandung pada penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain: (1) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai komitmen penerapan pelayanan perizinan secara online dan kemudahan akses informasi publik melalui website/aplikasi; (2) Mengintegrasikan HAYU dan GAMPIL dengan aplikasi pelayanan perizinan dari pemerintah pusat; (3) Melakukan sosialisasi penerapan e-government langsung kepada masyarakat; (4) Melaksanakan audit tingkat keamanan aplikasi secara berkala; (5) Bekerja sama dengan dinas teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan; (6) Membuat rencana kebutuhan pegawai dan formasi yang dibutuhkan; (7) Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan publik dan pelatihan di bidang TIK; (8) Melaksanakan sosialisasi lebih luas mengenai inovasi digitalisasi proses untuk mempersempit ruang gerak calo; (9) Melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memaksimalkan kualitas proses pelayanan perizinan berbasis e-government; (10) Mengoptimalkan fungsi dan kompetensi pegawai untuk melaksanakan tugas masing-masing pada penerapan e-government dalam pelayanan perizinan; (11) Membuat loket khusus bagi masyarakat yang membutuhkan panduan secara langsung.

Rumah sakit sebagai salah satu elemen penting dalam pelayanan publik di bidang kesehatan. Adanya dorongan kemandirian dan persaingan mengakibatkan pelayanan kesehatan ini semakin terasa mahal bagi masyarakat, tidak terkecuali pelayanan rawat inap yang belum memenuhi harapan. Kondisi ini bila terus terjadi dapat berakibat pada pembangunan kualitas sumber daya manusia yang semakin melorot disebabkan oleh keberadaan rumah sakit yang seyogianya menjadi solusi bagi pelayanan kesehatan khususnya rawat inap tapi justru menjadi bagian dari permasalahan pelayanan kesehatan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit umum. Adapun teori yang digunakan adalah teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian, sedangkan teori kinerja dikutip dari Prawirosentono, dan teori pelayanan yang disampaikan oleh Sabarguna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, serta analisis korelasi productmoment, determinasi dan koefisien korelasi untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja perawat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan pimpinan rumah sakit berpengaruh terhadap kinerja perawat, namun kinerja perawat kurang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan rawat inap, ini karenakan para perawat masih mengerjakan tugas lain diluar tugas utama mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan administrasi di rumah sakit khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengaruhnya terhadap kinerja perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan rawat inap yang terbaik kepada para pasien.

Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency has high natural tourism potential which is driven by the innovation ability of its citizens in managing this potential. This study aims to analyze how the political aspect in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency is framing innovation in the tourism sector and how innovation in tourism in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency is able to encourage inclusiveness of welfare and gender equality. To do this, this research uses qualitative methods by conducting interviews and quantitative methods by conducting perception surveys to stakeholders. The results of this study indicate that development and innovation have been carried out by Nglanggeran village which have an impact on improving the welfare of the villagers. The initiation of this innovation comes from the ideas and ideas of community members. However, in its execution there is the participation of various stakeholders. Innovation in Nglanggeran village has a positive impact on people's income, especially for those whose livelihoods are related to tourism management and their MSMEs. However, for residents who do not work in this field, they still feel the benefits, one of which is the improvement of facilities or access to their village. In addition, female residents have the same opportunity to provide their views and opinions in the formulation of the tourism village activity program. In addition, capacity building for women is also well implemented. Keywords: Development and Village Innovation, Prosperity, Gender Equality

Microfinance has broadly been used to alleviate poverty and empower women in Indonesia. Many studies have already examined the microfinance performance but mostly on the basis of a client versus non-client comparative method. In this study, we measure the outreach of and impact of microfinance on poverty alleviation through random sampling of poor households. A case study was conducted at the district of Purbalingga to assess the most widespread woman microfinance in Indonesia, Savings and Loans for Women ( Simpan Pinjam Perempuan, SPP). While the SPP has a good repayment rate and asset growth, its performance in poverty alleviation is low. Only 18 per cent of the respondents ever benefitted from the SPP, which indicates low outreach to the poor. The impact on income generation and development of social capital as well as empowerment of the poor is weak. The causes are limited fund, lack of prioritisation to the poor and inexistence of assistance to loan utilisation. Institutionally, the SPP is not connected to the local government. These create a low sense of belonging and fund allocation from the local authorities. The continuity of the SPP requires a closer institutional linkage with the local government and bank institutions in order to have better assistance and budgeting while maintaining informality of loan disbursement.