<p>Pemerintah Indonesia telah mencanangkan kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan pendekatan ekonomi sirkular. Pada konsep ini, selain mengejar produksid an pertumbuhan ekonomi, juga memperhatikan aspek sosial dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dua hal, yakni kesiapan instrumen hukum nasional dalam mengatur penerapan ekonomi sirkular; dan kebijakan Pemerintah Indonesia mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk meneliti dan menjawab tujuan tersebut dipergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Dari hasil penelitian diperoleh dua temuan, yakni: <em>pertama</em>, bahwa pada prinsipnya instrumen hukum nasional telah siap mengatur ketentuan yang mendorong penerapan ekonomi sirkular, meskipun tetap dibutuhkan peraturan teknis opersional. <em>Kedua</em>, meskipun telah terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia yang bersifat mendorong penerapan ekonomi sirkular, dibutuhkan penyusunan rencana aksi nasional sebagai bentuk praksis dan strategis dari kebijakan tersebut.</p>

Penyebaran sindrom pernafasan virus corona (COVID-19) tidak sekadar menimbulkan implikasi di bidang kesehatan semata tetapi juga perekonomian secara global. Salah satu sektorusaha yang terkena dampak pandemi ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak dari pandemic COVID-19 yang menghantam UMKM adalah sebanyak 163.713pelaku usaha mikro kecil menengah, diantaranya usaha makanan dan minuman serta industri kreatif dan pertanian. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah menyusun strategipengembangan Transformasi Digital yang dapat diterima oleh UMKM dengan menerapkan pendekatan Business Model Innovation, sehingga dengan pengembangan strategi tersebutdapat melihat permasalahan yang ada dengan melakukan pengembangan konsep yang dapat dibutuhkan bagi UMKM agar dapat beradaptasi dengan segala kondisi yang ada serta memiliki nilai daya saing dan dapat berkelanjutan sesuai dengan tuntutan saat ini agar memiliki keunggulan kompetitif. Transformasi digital digunakan untuk melakukan perubahan strategi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, seperti UMKM. Produk digitalisasi yang merupakan strategi pengembangan dunia usaha UMKM, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan bersinergi pada Business Model Innovation agar UMKM tersebut dapat beradaptif dan memiliki nilai daya saing lebih daripada lainnya. Kolaborasi keduanya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan Value Creation, Value Delivery, dan Value Capture. Penerapan Business Model Innovation pada UMKM akan membantu pengembangan usaha guna meningkatkan nilai ekonomi dari masing-masing UMKM serta model bisnis ini dapat digunakan UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis kedepan. Untuk dapat menjalankanstrategi pengembangan, dibutuhkan suatu Roadmap yang dapat menjelaskan proses digital transformation yang akan berkolaborasi dengan Business Model Innovation. Roadmap tersebut akan digunakan oleh para UMKM untuk menyelaraskan proses transformasi agar berjalan dengan konsep model bisnis yang dikembangkan. Agar hal tersebut dapat berjalan secaraberiringan, dibutuhkan suatu pengungkit (Enabler) yang dapat menjalankan pelaksanaan digital transformation pada model bisnis yang telah dikembangkan.

Tren pariwisata pasca pandemi Covid-19 menunjukkan kecenderungan kepada wisata alam yang bersifat outdoor untuk menghindari transmisi atau penularan virus. Salah satu jenis wisata tersebut adalah geowisata. studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi, serta peran dan relasi antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berdasarkan perspektif collaborative governance. Setelah mendapatkan temuan studi atas kedua hal tersebut, kemudian disusun strategi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berbasis kolaborasi antar para pemangku kepentingan. Untuk mengetahui jawaban dari bebrapa hal tersebut dipergunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan elaborasi lebih lanjut, studi ini menunjukkan beberapa hal, pertama, pengelolaan dan pemanfaatan warisan geologi ini dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata dengan pembangunan ekonomi dan budaya lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Kedua, Peran dan relasi antar pemangku kepentingan amat dibutuhkan dalam kerangka kolaboratif, dan perlu ditunjang oleh sistem kelembagaan yang jelas, khusunya untuk mengelola keuangan dan pendapatan, manajemen fasilitas, menyelesaikan masalah teknis, mengurus sistem manajemen harian, regulasi kolaborasi aktor seperti bisnis lokal, akademisi, pengusaha, pemerintah daerah, badan pariwisata dan masyarakat setempat. Ketiga, strategi berbagi peran dalam pengembangan geotourism adalah dengan penerpan model pentahelix yang melibatkan beberapa pihak pemangku kepentingan, antara lain Academy (Riset dan Pengabdian masyarakat), Business (Kerjasama Pembiayaan dan Penyelenggara Bisnis), Community (Pendukung Pariwisata dan Ekonomi kreatif), Government (Koordinator dan Regulator), Media (Promosi, Pemasaran, dan Sosialisasi).

This study analyses the implications of Destination Management Organization (DMO) – Destination Governance (DG) on sustainable tourism development in Indonesia. Desk study is carried out using secondary data and VRIO analysis was employed. We found that the success of DMO development cannot be separated from the transformation of DMO development which includes the stage of strengthening the collective awareness movement of stakeholders; the destination management development stage; the business development stage; and the stage of strengthening and structuring the destination management organization. The development of DMOs in various countries is carried out on a regional and national scale by developing tourism boards that aim to develop tourism, technology and information as well as the promotion of tourist destinations. The implications of competitiveness through capability resources in DMO-DG, obtained 4 (four) Sustained Competitive Advantages, including tourism ecosystem, quality of service and travel experience, human resource development, and community management.

The tourism and travel sector has contributed significantly to Indonesia’s economic growth and robust development. Despite its positive impact, tourism and travel business activities also potentially impact environmental loss. In order to reduce these negative impacts, the new concept of tourism, namely low-carbon tourism, which focuses on environmental sustainability, can be implemented as the enabler. One of the factors that can support the implementation is the existence of environmentally friendly technology that requires a technology transfer process. This paper aims to overview the role and implication of technology transfer for enabling low-carbon tourism in Indonesia and outlining a conceptual framework for addressing the political (P), economic (E), social (S), technological (T), environmental (E), and legal (L) factors that constrain and support in enabling low-carbon tourism through technology transfer in Indonesia. A qualitative library research method and PESTEL analysis were employed to analyze and map the implications of external factors influencing the development of low-carbon tourism through technology transfer in Indonesia. The paper denotes that all the factors (political, economic, social, technological, environmental, and legal) were interrelated. Nevertheless, the economic factor was the only one with a moderate policy to encourage businesses to use green practices, particularly for the carbon tax policy. Consequently, there was still an opportunity for monetary policy to promote low-carbon tourism.