The wind speed gauge in a wind tunnel plays an important role in the airflow simulation process so that it is similar to the actual conditions as desired. Wind speed measurement in wind tunnel mostly use manometer with special fluid (red manometer fluid) and the resulting data is in the form of analog data. The red manometer fluid is unavailable in Indonesia and its price is quite expensive so it becomes a challenge for wind tunnels that still use manometer. Therefore, it is necessary to make a new instrument for measuring wind speed that is easy to use by utilizing materials that are easily obtained but still apply the same measurement principles as a manometer in measuring wind speed in wind tunnels. The design of the wind speed measuring device can take advantage of microcontroller technology. The wind speed sensor design process goes through three stages including hardware design, software design, and system design. The hardware used for the system are an Arduino Uno R3 microcontroller, a differential pressure sensor MPXV7002DP, and an LCD. Research results obtain a wind speed sensor that can be used to measure wind speed in a low subsonic wind tunnel based on Bernoulli's principle that utilizes a pitot tube with a maximum speed of 30m/s. The wind speed sensor is an Arduino-based design that can display the wind speed measurement results on the LCD screen. The wind speed sensor was declared valid to be used to measure wind speed because there were no deviations from the wind speed measurement when compared to the measurement results from a calibrated anemometer.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis transaksi terapeutik sebagai sarana perlindungan hukum bagi pasien. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber data utama adalah data sekunder yang didukung data primer. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum, baik primer, sekunder dan tertier yang akan dianalisis secara kualitatif melalui pengkoleksian data, mereduksi data, bahwa Transaksi terapeutik memposisikan kedudukan dokter dan pasien, pada hubungan yang sederajat dengan harapan akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, namun pada kenyataannya norma-norma tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum.Hal itu terjadi disebabkan karena belum adanya pengaturan pelaksanaan transaksi terapeutik secara konsisten. Kata Kunci : transaksi terapeutik, perlindungan hukum

<div class="page" title="Page 1"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Everyone has the right to receive health services. This is guaranteed in the 1945 Constitution. The government is responsible for making this happen through various health service efforts which include individual health service efforts and public health service efforts. The principle of non-discrimination in health services is a principle that originates from Human Rights. This principle must become the foundation in the implementation of health services, so that everyone must be treated equally and humanely and not discriminatory. Health services that are based on the principle of non-discrimination are the responsibility of the government through the implementation of government functions, in the form of regulation, implementation and supervision of the administration of health services. public services and general principles of good governance, one of which is the principle of non-discrimination. Therefore everyone has the right to get the same treatment to get the right to health services. </span></p></div></div></div>

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menganalisis pergulatan hukum dan etika kedokteran terhadap euthanasia pasien terminal di rumah sakit. Saat ini perkembangan ilmu dan tehnologi pada dunia kesehatansangat pesat, Artinya perkembangan ilmu dan tehnologi kedokteran berkaitan langsung dengan hidup dan matinya manusia. Kematian adalah hal yang menakutkan, tetapi tidak demikian bagi orang yang putus asa seperti pasien-pasien terminal dirumah sakit yang menginginkan mati, meskipuncara matinya harus secara normal dan jauh dari rasa sakit ( melalui tindakan euthanasia). Fakta menunjukkan bahwa perkembangan ilmu dan tehnologi kedokteran senantiasa tidak dibarengi oleh perkembangan hukum dan etika. Oleh karena itupara dokter dan tenaga medis lain sangat dibutuhkan perannya agar sesuai dengan tuntutan serta rambu-rambu etika, moral dan hukum pada saat menghadapi kasus-kasus euthanasia di rumah sakit.ABSTRACT This paper aims to analyze the legal struggle and medical ethics of euthanasia of terminal patients in hospitals. Currently the development of science and technology in the world of health is very rapid, meaning that the development of medical science and technology is directly related to the life and death of humans. Death is a scary thing, but not so for people who are desperate like terminal patients in hospitals who want to die, even though the death must be normal and far from pain (through the action of euthanasia). Facts show that the development of medical science and technology is not always accompanied by legal and ethical developments. Therefore the role of doctors and other medical personnel is very much needed to suit the demands and ethical, moral and legal guidelines when dealing with cases of euthanasia in hospitals.

Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang telah membeli tanah dari pihak penjual yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila akta peralihan hak karena jual beli tersebut di buat oleh PPAT, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan jual beli dibawah tangan.Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana akibat hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan? 2) Bagaimana pertimbangan hakim bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dmk? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan?. Metode pendekatan ini Yuridis Normatif dengan spesifikasi Deskriptif  Analitis, serta menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi bahan  hukum primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh dengan cara studi pusaka dan wawancara secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu 1) akibat hukum bagi pembeli terhadap jual beli di bawah tangan yaitu, tidak dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya ke kantor Pertanahan Setempat. 2) Majelis Hakim mempertimbangkan asas perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah karena mampu membuktikan semua dalil-dalilnya dengan mengajukan surat-surat bukti, sehingga dengan pertimbangan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan seluruhnya. 3)  Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yaitu dengan menempuh upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Demak dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan dasar permohonan baliknama, maka Badan Pertanahan Nasional dapat mencatat peralihan hak atas kepemilikan tanahnya.