Pola komunikasi politik di era multimedia ini sudah sangat mengandalkan kehadiran media baru yang berbasis internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line Today, dll. Penguasaan teknologi informasi adalah bagian dari munculnya kekuatan media baru, di mana hal ini tentunya membawa perubahan di dalam masyarakat. Siapa pun, termasuk pengguna media baru tersebut, sekarang juga bisa terlibat langsung dalam proses tersebut. Perubahan dalam masyarakat inilah yang ingin penulis teliti karena dampaknya dalam pola komunikasi politik sangat terasa. Interaksi antara pemilih dengan yang dipilih sudah tidak terhambat lagi oleh jarak dan waktu, sehingga kualitas komunikasi politik dalam demokrasi seharusnya dapat meningkat. Komunikasi politik dapat berjalan dua arah atau bahkan lebih, sehingga feedback dari masyarakat dapat langsung diterima. Atas dasar itulah, media baru memiliki signifikansi yang penting terkait aktivitas-aktivitas komunikasi politik saat ini. Penulis melakukan analisa kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dan informasi sekunder melalui kajian pustaka. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kehadiran media baru memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas politik, khususnya proses komunikasi politik. Penulis merekomendasikan agar kegiatan komunikasi politik harus dilakukan lebih banyak melalui medium siber, agar memiliki dampak yang lebih luas.

This study discusses the voter behavior that influence the fluctuation of  political party voters changing in the 2009, 2014 and 2019 legislative elections. The undestanding of political parties with a rational voter behavior approach is carried out to detect the relationship of political parties performance to the people's choices in the Indonesia Legislative elections. However, the Indonesian voters behavior  cannot be caracterized absolutely rational, because the sociological and the psychological voter behavior also strongly influences Indonesian voters, and even influences one another. This case study found that the behavior of Indonesian voters is volatile. loyal voters in the 2014 general election are predicted to only amount 20%. In the 2019 elections, loyal party voters tended to be stable due to several factors, 1) The political bipolarization between supporters of the Jokowi-Maruf and Probowo-Sandi pair, 2) high public satisfaction with the performance of the Jokowi-JK government, 3) stable public trust in government and opposition parties and 4) holding legislative elections in conjunction with the presidential election. This condition can be seen from the motives of political party voters who choose because of several main factors, namely figures, ideology and political work programs.Penelitian ini mendiskusikan tentang perilaku pemilih yang mempengaruhi perubahan suara partai politik pada pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019. Pendalaman partai politik dengan pendekatan perilaku pemilih rasional dilakukan untuk mendeteksi hubungan kinerja partai politik terhadap perilaku pemilih pada pemilu Legislatif di Indonesia. Meski demikian, perilaku pemilih Indonesia tidak dapat dikatakan rasional secara mutlak, karena perilaku pemilih sosiologis dan psikologis juga masih kuat mempengaruhi pemilih Indonesia, bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya . Studi kasus ini menemukan bahwa perilaku pemilih Indonesia bersifat fluktuatif. pemilih loyal di Indonesia pada pemilu 2014 diprediksi hanya berjumlah 20%. Pada pemilu 2019 pemilih loyal partai cenderung stabil karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu 1) bipolarisasi politik antara pendukung pasangan Jokowi-Maruf dan Probowo-Sandi, 2) tingginya kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Jokowi-JK,  3) stabilnya kepercayaan publik pada partai pemerintah maupun partai oposisi dan 4) pelaksanaan pemilu legislatif  yang bersamaan dengan  pemilu presiden. Kondisi ini terlihat dari motif pemilih partai politik yang memilih karena beberapa faktor utama yaitu faktor figur, Ideologi dan program kerja.

There are two alternatives if the local government wants to meet the needs of goods and services for the region, namely by making their own or by buying. In addition to providing these goods and services independently, local governments can also get them from private sector. The second choice is a choice that is often taken by local governments for various reasons, such as setting price differences, that have the potential to develop into criminal acts of corruption. Not to mention the possibility of abuse of the authority of regional officials to provide procurement offers to certain parties. Goods and services procurement sector are very prone to corruption because it deals with large amount of funds. This type of corruption opens the door to other types of corruption and causing inefficiency in local government goods and services procurement. Therefore, the aim of this writing is to evaluate the implementation of goods and services procurement in local government, to map the problems in local government goods and services procurement, and to understand the pattern, direction, and methods of corruption in local government. The results of this study indicate that corruption results in financial losses to local governments and imbalances in the distribution of power and wealth in the regions. The writer conduct library research and collect primary data in various forms.