Studi ini menempatkan fokus terhadap inovasi pembelajaran daring yang tengah menyebar luas, terutama pada sektor pendidikan. Dengan menggunakan kerangka Multi-Level Perspective (MLP), studi ini membangun argumen bahwa kelompok-kelompok sosial relevan yang berada pada level meso telah merespons berbagai perkembangan landskap jaringan internet dan kebaruan pada level mikro, sehingga berdampak kepada keberhasilan inovasi pembelajaran daring. Lebih jauh, kondisi pandemi Covid-19 sebagai unintended non-human actor telah berkontribusi terhadap dorongan keberhasilan inovasi pembelajaran daring. Studi ini menggunakan metode penelitian historiografi dengan pendekatan konstruktivis untuk menjelaskan bagaimana perubahan landskap dan relasi antar aktor dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari adanya inovasi kebijakan. Adapun, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel jurnal, berita maupun laporan yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran daring.

Salah satu perubahan besar dari kehidupan berpemerintahan maupun interaksi sosial melekat pada perkembangan interaksi melalui internet. Banyak aspek dari kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi yang bertransformasi menjadi digital. Perkembangan ini turut hadir dalam penyelenggaraan pemilu. Perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 menunjukkan bagaimana pemilu tetap dapat dilakukan dengan lebih besar porsinya pada kampanye melalui media sosial. Sedikit menelisik ke belakang, kampanye politik melalui media sosial menguat sejak pemilu tahun 2014, ketika polarisasi politik yang kuatmulaimuncul. Artikel ini hendak menunjukkan bagaimana persoalan terkait dengan etika pemilu pada dasarnya merupakan hal yang berkontestasi (contested), terutama pada era ketika demokrasi dipengaruhi secara kuat dalam aspek digital. Bagaimanapun, persoalan etika tergantung oleh beragam aspek, salah satudiantaranyaterkait dengan ruang dan model interaksi warga negara. Berbasiskan pada pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data sekunder dari internet, berupa jurnal dan berita, artikel ini mencoba untuk melihat keterkaitan perubahan konsep mengenai warga negara dalam dinamika perubahan pola interaksi politik dan etika pemilu.

Inovasi aplikasi digital berkembang pesat tatkala pandemi Covid-19 mulai terjadi pada tahun 2020. Beragam platform digital, salah satunya PeduliLindungi, dibentuk sebagai bentuk adaptasi terhadap pandemi serta langkah penanggulangan persebaran virus Covid-19. Studi ini berfokus kepada telaah kritis terhadap aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu inovasi yang tumbuh berkembang pada masa pandemi Covid-19. Dengan menggunakan framework bernama Social Construction of Technology (SCOT), studi ini menemukan bahwa platform aplikasi PeduliLindungi tumbuh berkembang seiring dengan pertemuan pengetahuan serta interaksi sosial diantara manusia. Dengan kata lain, aplikasi PeduliLindungi bukan platform yang dibentuk sebagai respon krisis pandemi Covid-19. Justru sebaliknya, aktivitas manusia yang melahirkan aplikasi PeduliLindungi. Lebih jauh, studi ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah historiografi dengan pendekatan konstruktivis. Adapun data dalam penelitian ini memanfaatkan beberapa berita, dokumen, jurnal yang berkaitan dengan platform aplikasi PeduliLindungi.

It is commonly assumed that multidisciplinary and interdisciplinary research collaborations involve various values, knowledge, and practices, thereby existing between science and policy. This study argues, oppositely, that multidisciplinary and interdisciplinary research collaborations are socially constructed and not to be taken for granted. To support its argument, this article uses the concept of boundary work to see how the interaction between science and policy is constructed. Taking as its case study the Ground Up consortium, a collaborative water management research programme involving the Netherlands and Indonesia, this study finds that boundary work generated and formed boundaries between science and policy through a joint call for proposal documents, research proposals, and three people operating at boundaries. Furthermore, this article shows that the collaborative research in the Ground Up consortium was a social process evidenced through three mediums: text, object, and person. This qualitative research thus uses a single-case study to explore boundary work in a consortium setting. Data were collected through a review of documents (meeting notes, research proposals, and calls for proposals) as well as in-depth interviews with three members of the Ground Up consortium.

This article aims to elaborate on whether the openness of spatial data by the government has an implication for the formulation of government policies. The case was taken in two provinces, namely the East Java provincial and the Special Capital Region (DKI) Jakarta. The case study method was conducted by referring to a database of documents, journals, news and books relating to the spatial data visualization and provincial government policies. ArcGis application is also used as one method of presenting data. As a result of the elaboration by using the concept of models open government data (OGD) and spatial policy-making, this article discovers facts that models of OGD in East Java are at the four-stage which is data integration between government and social data. However, DKI Jakarta shows the stage of OGD models is in integration government data stage. Both provincial showed that the policy-formulation for Covid-19 are not based on spatial data. Therefore, it can be assumed policy for handling Covid-19 is not effective. Both of provinces shows continually increasing cases of Covid-19 positive patients. These two provinces are predicated as the highest level of Covid-19 cases in Indonesia. From a practical point of view, Indonesia needs to implementing spatial data-based policies to break the Covid-19 chain, as this kind of policy orientation has been successfully implemented by Taiwan which has been successful tackling Covid-19.