The purpose of this study is to addresses overview of AI and its use within Indonesian law. The discussion aims to be nuanced while also being understandable to those who do not have a technical background and to investigate AI's application relating to the formation of Indonesian laws. This study is a qualitative study. Indonesian regulations only apply to individuals and legal entities that are legally recognized legal subjects. AI is not intelligent in the sense of human cognition, nor intelligent thinking machines. AI is the ability to train computer how to do specific task. The role of the state in providing legal protection should be defined. This legal protection is required to provide legal certainty to the AI user community, both through AI-specific laws and regulations, as well as special institutions authorized to oversee the use of AI in Indonesia.

The protection of computer programs in Indonesia has been strictly regulated in the Copyright Law, but the patent obtained by Eddy Tuhirman for his program in 2017 shows that the protection of computer programs in Indonesia is not impossible. This study aims to find out how the regulation of patent protection for computer programs in Indonesia. Using normative juridical research methods, with an emphasis on analysis on applicable legal regulations and other legal sources relevant to the legal issues studied. The results of this study indicate that based on the explanation of Article 4 letter d of Law no. 13 of 2016 concerning Patents, patent protection for computer programs can still be granted on a limited basis. Patent protection is not granted to computer programs which contain only a set of instructions expressed in the form of language, code, schematic or in any other form without having a technical effect. Patents can only be granted for computer programs that have characteristics in the form of instructions, technical effects, and problem solving in the field of technology. In order to provide more legal certainty, it is suggested that the government make stricter and clearer regulations, particularly regarding the types and specifications of computer programs that can be granted patents. Abstrak Perlindungan atas program computer di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, namun Paten yang didapat oleh Eddy Tuhirman atas program ciptaannya pada tahun 2017 menunjukkan, bahwa perlindungan atas program koomputer di Indonesia bukan sesuatu yang tidak mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan paten terhadap program komputer di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menitikberatkan analisis pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlindungan paten atas program komputer masih dapat diberikan secara terbatas. Perlindungan Paten tidak diberikan kepada program computer yang hanya berisi seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun tanpa memiliki efek teknis. Paten hanya dapat diberikan untuk program komputer yang memiliki karakteristik berupa instruksi, efek teknis, dan pemecahan masalah di bidang teknologi. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, disarankan agar pemerintah dapat membuat peraturan yang lebih tegas dan jelas, khususnya mengenai jenis dan spesifikasi program komputer yang dapat diberikan hak paten.

This study aims to analyze aspects of mining company liability related to environmental pollution in the perspective of prophetic law. A review of prophetic law is used as an analytical knife to confirm the existence of prophetic law, one of which emphasizes "unity" between the interests of humans and the universe (including the environment). This research is a normative legal research by prioritizing the concept and statutory approach. The results of the study confirm that proper legal responsibility for mining companies if it is proven that there is environmental pollution in a preventive manner or prevention, mining companies need to anticipate that before mining companies carry out mining activities, they must submit a post-mining reclamation plan and provide a post-mining reclamation guarantee fund. Then in the implementation of mining activities supervision must be carried out continuously and negotiate/persuade or supervise so that mining companies carry out their mining activities in compliance with permit conditions and other conditions for carrying out environmentally sound mining activities. Viewed from the perspective of prophetic law, legal accountability for mining companies in relation to environmental pollution is actually in accordance with three aspects of prophetic law, namely aspects of transcendence, humanization, and liberation. Therefore, in order to make law enforcement effective regarding legal liability for mining companies in relation to environmental pollution, it is necessary to harmonize and synchronize laws and regulations as well as the need for efforts to maintain coherence between statutory regulations and practice in the field.

Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko yang berdampak merugikan termasuk juga usaha Bank di bidang pemberian kredit. Salah satu cara yang ditempuh oleh Bank untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang memang dimungkinkan baik dari segi bisnis maupun dari segi yuridis. Tulisan ini ditujukan untuk mengkaji implikasi hukum perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula asuransi jiwa, yakni antara lain dalam konteks hubungan hukum para pihak, implikasi hukum yang ditimbulkan oleh adanya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit, serta aspek perlindungan hukum khususnya terhadap debitur, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam Perjanjian Kredit Bank yang memuat di dalamnya Klausula Asuransi Jiwa, antara Debitur, Bank, dan Perusahaan Asuransi tidak terjalin hubungan hukum dengan baik dalam rangka menjamin hak-hak masing-masing pihak, khususnya debitur/tertanggung. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah bertambahnya beban materiil/finansial yang harus ditanggung oleh debitur. Lebih lanjut tulisan ini menawarkan gagasan bentuk perlindungan hukum kepada debitur sebagai pihak yang kedudukannya paling lemah dalam hubungan tersebut, sehingga mampu mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

Asas ultra petitum partium merupakan pembatasan terhadap kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan tidak lebih dari yang dituntut. Keberlakuan asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas penyimpangan asas ultra petitum partium dalam putusan akta perdamaian serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam putusan akta perdamaian yang menyimpangi asas ultra petitum partium. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan akta perdamaian yang melanggar asas ultra petitum partium berakibat hukum putusan tersebut cacat hukum karena melanggar prinsip rule of law, namun tetap sah dan kedudukannya dipersamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Olehnya itu pihak yang dirugikan hanya dapat melakukan upaya hukum pembatalan putusan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan Akta Perdamaian dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan bahwa kesepakatan perdamaian telah memuat kekeliruan tentang obyek yang dipersengketakan atau kesepakatan perdamaian ternyata melanggar hukum.