Abstrak:. Kebutuhan untuk bermukim merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Lemahnya penegakan hukum dan penyadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang berimplikasi munculnya kawasan permukiman di berbagai lokasi yang kurang sesuai bagi peruntukannya. Permukiman di Kota Semarang berkembang sangat cepat dan cenderung tidak terarah. Pertambahan luas kawasan terbangun khususnya kawasan permukiman mengindikasikan berkurangnya lahan terbuka hijau dan kawasan resapan. Fenomena ini mulai terlihat dibagian pinggir Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan permukiman di wilayah bagian pinggir kota sebagai upaya pembatasan perkembangan Kota Semarang. Mencakup 10 wilayah kecamatan, selama kurun waktu 10 tahun. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelengkapan sarana merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan permukiman. Permukiman cenderung berkembang teratur dengan pola yang seragam. Perkembangan kawasan permukiman juga terjadi pada kawasan resapan dan di lokasi yang tidak sesuai bagi peruntukannya, sehingga perlu dilakukan upaya pembatasan perkembangan permukiman. Masih tersedia beberapa lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan permukiman di Kawasan Pinggiran Kota Semarang. Pemerintah perlu menindaklanjuti dengan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga perkembangan permukiman sesuai dengan arahan perkembangan kota Kata Kunci: Perkembangan Permukiman, Kawasan Pinggiran, Pusat Kota, Perkembangan Kota Abstract: The need to settle is a basic need of people that must be fulfilled. The weakness of law enforcement and public awareness on the spatial planning implicate the emergence of settlement areas in various locations that are less suitable for its allocation. The settlements in Semarang are growing very fast and tending to be unfocused. The increase of built area especially in residential areas indicates reduced of green open space and the catchment area. This phenomenon begins to appear in the outskirts of Semarang. This study aims to examine the development of settlements in suburbs area as an effort to limit the development of Semarang. It includes 10 districts, over 10 years. This study used descriptive quantitative and spatial analysis. The results showed that the completeness of the factor is the most influential factor on the development of settlements. Settlements tend to develop regularly with a regular pattern. The residential development areas also occur in the catchment area and in locations that are not suitable for allotment, so that limitation efforts should be made on the development of settlements. There are still some locations that are possible for the construction of settlements in the outskirts of Semarang. The government needs to follow up this issue by providing information to the community, so that the development of settlement is in accordance with the direction of urban development

No abstract

<span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-AU; mso-fareast-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-AU">Peri-urban can be understood as an area mostly rural located in the surrounding urban center which also has obvious urban character. This paper aims to assess the socio-economic development of Peri-Urban Areas (PUA) of the Metropolitan Semarang in 1990-2011. Study area covers 295 villages that are included in the delineation of the Metropolitan area of Semarang. They are distributed in four cities/districts, i.e.: Semarang city, Semarang regency, Kendal regency, and Demak regency. Satellite imaginary analysis and Geographic Information System (GIS) analysis including overlay analysis, buffer and distance analysis, and descriptive spatial analysis were applied for the analysis. The analysis results show that the PUA of metropolitan Semarang has undergone changes and shifts in socio-economic conditions of rural significant to urban areas. In conclusion, the existence of PUA has led to the blurring of the distinction between rural and urban areas which are not simply dichotomized. Integrated development policies are very essential for more balanced urban development in Semarang Metropolitan region.  </span>

<p class="Abstract">Kawasan Tembalang diarahkan sebagai lokasi kawasan pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Hal ini menjadi daya tarik penduduk untuk menempati kawasan ini dan berakibat pada peningkatan kebutuhan ruang. Peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, perdagangan dan jasa, berakibat pada peningkatan harga lahan di kawasan tembalang. Tujuan dari penelitian mengkaji keterkaitan antara perkembangan permukiman dengan perubahan harga lahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis spasial.<strong> </strong>Keterkaitan perkembangan permukiman dan perubuhan harga lahan menunjukan adanya korelasi bernilai 0,45 (Pearson Correlation). Perkembangan permukiman umumnya berada di harga lahan rendah, dan secara langsung memberikan efek pada peningkatan harga lahan. Perkembangan permukiman paling tinggi berada di radius 1-2 Km mencapai 204% pada tahun 2012. Perubahan harga lahan sendiri menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Khususnya di daerah yang memiliki kedekatan jarak dari Kawasan UNDIP seperti di Kelurahan Bulusan meningkat hingga sebesar 800% dari 2002 ke 2012.<strong></strong></p>