Indonesia is a religious welfare state. The 1945 Constitution of Republic of Indonesia as the highest Law Constitution in Indonesia have mandated the fulfilment of citizen's basic needs and civil rights, including health care needs. Therefore, regulations on health field is needed to ensure the fulfilment of their rights to proper health care services. The purpose of this study was to describe the regulations regarding health workers and its inclusion of the principle of legal certainty. Methods: This was a qualitative normative law research using the doctrinal legal approach and statute approach.

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea-4 Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan amanat yang harus diemban oleh negara. Tujuan negara tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan hak atas pendidikan kepada setiap warga negara. Hak atas pendidikan juga merupakan hak asasi manusia. Tujuan melakukan kajian/penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut perubahannya dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip- prinsip hak konstitusional serta hak asasi manusia. Mengingat Peraturan Gubernur ini terkait erat dengan hak atas pendidikan, kajian juga dilaksanakan dengan melihat praktik pelaksanaannya untuk mendapatkan beberapa temuan kontekstual-empiris yang dapat memperkaya hasil kajian. Penelitian ini masuk ranah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Objek penelitiannya adalah isi/materi/substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 berikut konsideran, dasar hukum, lampiran dan perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Masalah riil yang ditemui dalam praktik umumnya adalah masalah teknis tentang cara pendaftaran secara on-line, masalah zonasi, masalah surat keterangan domisili (SKD) konversi poin kejuaraan untuk jalur prestasi, termasuk indikasi kecurangan berupa pemalsuan identitas dan/atau data adminduk. Isi/materi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 berikut perubahannya secara asasi/prinsipil/substansiil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila. Namun beberapa pasal berpotensi untuk bertentangan dengan nilai-nilai dan sila dalam Pancasila, hak konstitusional dan hak asasi manusia serta asas-asas pemerintahan yang baik (good governance) dalam bentuk diskriminasi. Rekomendasi untuk stakeholder adalah perlunya dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap praktik pelayanan PPDB untuk mencegah diskriminasi. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 jo. Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2019 perlu direvisi karena ditemukannya kondisi ‘kelalaian’ dalam menuliskan dasar hukum, dimana dalam Peraturan Gubernur tidak disebutkan dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi siswa berkebutuhan khusus (difabel).

Hospitals are responsible to establish the patients' medical information. However, in reality they should encounter conflicts with the third party who represents the patients to get the medical information, such as the insurance company. This research aims to discover about hospital's responsibility in establishing patients' medical information as a proof to claim the insurance and the problems that should be encountered by the hospital in carrying out the responsibility.This research was conducted in Telogorejo Hospital, Semarang. It implements juridical sociology approach with analytical description. The primary and secondary data were gathered from observation result, interview result, and questionnaires analyzed using the qualitative-descriptive method.The result shows that from legal aspect, Telogorejo Hospital has agreed to give the insurance companies which have partnership-relation the access to the patients' medical information.Whereas for the insurance company which has no partnership-relation with the hospital, the medical information is given after getting the permission from the patients.It is also found out that the patients' right for reimbursement claim has not yet been given at its best because the filling of the patients' medical information has not satisfied the minimum, relevant, and adequate principals, so if it causes some disadvantages to the patients, the hospital is legally responsible the patients' right for the medical information. Besides that, the government has not fully monitored and given proper guidance to the hospitals. The other findings are the internal factors which include the incomplete medical records and the external factors, such as the lack of understanding about medical information by the third party, such as the insurance company, and the regulation of medical information release also affect the hospital responsibility.

Children with disabilities have equal opportunity in obtaining health insurance through the Government's National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional) program organized by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. This study aims to find out the protection of the right to health insurance for children with disabilities. The legal status The results of the study indicate that there is no national regulation on health insurance rights for children with disability explicitly as mandated by the Constitution and Law Number 40 Year 2004 regarding National Social Security System. The obstacles that are experienced are in the case of regulations which regulating health insurance for children with disabilities are not harmonious and not clearly regulate about health insurance rights for children with disabilities. In addition, there are also obstacles in the form of administrative factors, the management of the Double Disability Children's Orphanage has difficulties in applying for children with disability who are cared or hospitalized just because there is no Identity Number and Family Card Number which is the main requirement to register the National Health Insurance program. Children with Disabilities in Al-Rifdah Dual Disability Orphanage have received the contribution of Health Insurance Semarang City, but this has not been obtained by Children with Disabilities in Double Disability Orphanage Management Bhakti Asih. PENDAHULUAN Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir di dunia ini dan sudah merupakan kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi setiap rakyatnya. Salah satu prinsip dasar yang menjiwai hak-hak asasi manusia internasional yaitu prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi (equality and non-discrimination). Salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Negara yaitu hak kesehatan. Upaya Negara untuk melindungi hak kesehatan rakyatnya yaitu melalui jaminan kesehatan. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi rakyat Indonesia telah diamanatkan dalam Sila ke lima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (h) ayat 1 yaitu: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan." Upaya negara untuk menjamin kesehatan rakyat Indonesia yaitu melaui Jaminan Kesehatan telah diamanatkan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) yaitu: SOEPRA

Health was very important to human beings and was protected by the state because to get health was part of human rights, and it should be protected by the state. Health warranty was one of the protection forms provided by the government so that the rights to obtain health could be fulfilled. KRMT Wongsonegoro Hospital was a hospital that provided services to the patients of BPJS and organized executive and regular outpatients. The existence of two kinds of outpatients led to a necessity of seeing the protection to the patients getting social security in obtaining executive outpatient services. This research used a socio-legal approach having an analytical-descriptive specification. It would describe the implementation of the executive outpatient services and be then analyzed to see the relationship between the rights of the patients of Health BPJS and human rights protection.