Everyone has the right to obtain recognition of guarantees, protection and fair legal treatment, and obtain legal certainty. The tidal flood disaster that occurred in Pekalongan City resulted in the land owners losing their right to control, use or take advantage of the land because the surface of the land and/or buildings erected on it was either partially or completely inundated by tidal water. This article aims to identify the legal status of pieces of land that are affected by tidal flood according to the Ministry of ATR/BPN Regulation Number 17 of 2021 of Procedures for Determination of Destroyed Land and to analyze the legal protections that can be obtained by owners of Land Rights on destroyed land as the result of a disaster. This is a normative juridical research with conceptual and statutory approaches by examining all the relevant laws and regulations. The results of this study conclude that the pieces of land affected by the tidal flood disaster in Pekalongan City has met the requirements to be considered as destroyed land based on the land requirements in Ministry of ATR/BPN Regulation Number 17 of 2021, the holders of the land are then given priority to carry out reconstruction or reclamation within a period of 1 (one) year, receive spiritual funds if the pieces of land is to be used and/or reconstruction or reclamation is carried out by the Government Kata-kata Kunci: Banjir rob, tanah musnah, status hukum, perlindungan hukum AbstrakSetiap orang berhak memperoleh pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum seadil-adilnya, dan mendapatkan kepastian hukum. Bencana banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan mengakibatkan pemilik tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan atau mengambil manfaat atas tanah karena permukaan tanah dan/atau bangunan yang didirikan diatasnya baik sebagian atau seluruhnya tergenang oleh air rob. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai status hukum bidang tanah yang terkena banjir rob menurut Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah dan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang bisa diperoleh Pemilik Hak Atas Tanah atas tanah yang musnah akibat bencana. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa bidang tanah yang terdampak bencana banjir rob di Kota Pekalongan berdasarkan persyaratan tanah dapat di kategorikan sebagai musnah dalam Permen ATR/ BPN Nomor 17 Tahun 2021 telah memenuhi syarat dikatakan sebagai tanah musnah dan pemegang hak atas tanah diberikan prioritas untuk melaksanakan rekontruksi atau reklamasi dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun, mendapatkan dana kerohiman apabila bidang tanah tersebut akan digunakan dan/atau dilaksanakan rekontruksi atau reklamasi oleh Pemerintah.

Non-performing financing is something that is not expected by any financial institution that provides financing products because it can have a bad impact, namely losses due to a decrease in the income of the financial institution. So we need an appropriate effort to resolve the problematic financing. The formulation of the problem in this study is what are the supporting and inhibiting factors for efforts to resolve problematic murabahah financing at KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Krapyak Branch in 2021 and how is the suitability of efforts to resolve problematic murabahah financing at KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Krapyak Branch in 2021 with the DSN Fatwa- MUI and KHES. The type of research is sociological juridical and bottom-up research approach with data collection techniques carried out through interviews with BMT, financing supervision and several customers with financing problems and documentation. In this study used analytical descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that  the factors that support efforts to resolve problematic murabaha financing are supervision and communication to customers; customer awareness and good faith; cooperative customer to the agreement; and the existence of a team of lawyers who provide a deterrent effect. While the inhibiting factor is the character of the customer; customer dishonesty; unstable economic conditions; and customers are reluctant to sell collateral. There are several points that are not in accordance with the provisions of the DSN-MUI and KHES fatwas, namely the points regarding debt relief at the guarantee execution stage, contract conversion points. KSPPS BMT Mitra Ummah Pekalongan Krapyak Branch does not apply any sanctions to customers who delay payments, but charges compensation for transportation costs when billing to customers' homes.    

Hadirnya platform layanan penyelenggaraan fintech lending syariah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Akan tetapi dalam operasionalnya, layanan penyelenggaraan fintech lending syariah juga dapat menimbulkan risiko, salah satu risiko yang bisa ditimbulkan adalah risiko kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Sebab, penyelenggaraan fintech lending syariah tidak terlepas dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penggunaan serta pengungkapan data pribadi pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aspek hukum tentang perlindungan data pribadi pengguna layanan dalam penyelenggaraan fintech lending syariah, serta menganalisis ketentuan terkait perlindungan data pribadi pengguna layanan fintech lending syariah dalam perspektif pemikiran Jasser Auda tentang maqashid al-Syariah. Hasil analisis menyimpulkan bahwa: ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan fintech lending syariah sudah diatur dalam POJK No. 10 /POJK.05.2022 dan UU No. 27 Tahun 2022. Di mana pada intinya penyelenggara memiliki kewajiban melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna layanan serta menjamin terpenuhinya hak-hak pemilik data pribadi. Kemudian perlindungan data pribadi dalam layanan fintech lending syariah memiliki relevansi terhadap pemikiran maqashid al-Syariah Jasser Auda terhadap fitur-fitur teori sistem yang digunakan Jasser Auda diantaranya fitur kognisi, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, dan fitur kebermaksudan, serta pemenuhan prinsip keadilan dan pemuliaan hak asasi manusia.

The rehabilitation approach has not become a priority for coaching so that it is difficult to change Andikpas' behavior for the better. This paper aims to describe the idea of strengthening the role of Correctional Caregivers in fostering Correctional Students at the Special Child Guidance Institution. The research method of this paper uses normative juridical with a qualitative approach.  Harmonizing  regulations in the correctional system is needed through legal rules in the form of special guidelines. In addition to increasing knowledge and understanding related to child protection, it is also necessary to strengthen the capacity of counseling techniques. Considering that counseling is one method that can help Andikpas to express various feelings, including the negative thoughts he feels.

Praktik gadai sawah sudah menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Pedagung. Gadai dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga tidak ada kejelasan jangka waktu berakhirnya gadai. Penulis tertarik untuk meneliti mengapa gadai sawah masih dilakukan di Desa Pedagung dan bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai sawah yang di lakukan masyarakat Desa Pedagung. Jenis penelitian yang di gunakan ialah yurudis empiris. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif. Hasil yang didapatkan penulis bahwa gadai sawah yang di lakukan oleh masyarakat Desa Pedagung tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam yang mengatur tentang gadai maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960. Ketidak sesuaian perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedagung tidak sesuai dengan hukum Islam sebab memiliki faktor riba, karena akad gadai bertujuan meminta keyakinan ataupun jaminan atas utang untuk orang yang menggadaikan, bukan buat mencari sesuatu keuntungan. Karena dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedagung tidak menentukan jangka waktu gadai dan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai.