Perkembangan teknologi dan informatika berdampak pada kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi di Indonesia seringkali meresahkan individu maupun kelompok seperti Suku, Agama, Ras, Antar Golongan. Tujuan penelitian ini membahas kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia masa saat ini dan masa yang akan datang. Kebijakan formulasi hukum pidana penyebaran ujaran kebencian dalam KUHP; UU Nomor 1 Tahun 1946; UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 40 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2016 masih banyak terdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya belum sistemik, dan belum mampu maksimal dalam menaggulangi kejahatan penyebaran ujaran kebencian melalui sarana sistem hukum pidana. Pada konsep KUHP yang sedang digagas telah mengakomodir seluruh kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saat ini sebagai penanggulangan ujaran kebencian.

Abstract.The development of the times turned out not to always be able to achieve goals in improving the moral of society. Evidenced by the increasing number of crimes of morality, especially in terms of sexual orientation deviations. Even though it is true that LGBT people are not to be shunned, their sexual orientation is deviant, directly or indirectly can have a negative effect on the wider community. This is a job for all aspects of society in overcoming LGBT. Deviations from noble values must be overcome by returning them to the legal ideals of the nation, Pancasila. In order not to conflict with human rights, regulation of LGBT is required to be a reflection of the legal ideals contained in each of the precepts in Pancasila.Keywords: Legal Politics, LGBT, PancasilaAbstrak. Perkembangan zaman ternyata tidak selalu dapat mencapai tujuan dalam perbaikan moral masyarakat. Terbukti dengan makin banyaknya kejahatan moralitas, terutama dalam hal peyimpangan orientasi seksual. Sekalipun memang benar bahwa kaum LGBT tidak untuk dijauhi, namun orientasi seksualnya yang menyimpang, secara langsung maupun tidak dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan pekerjaan bagi seluruh aspek masyarakat dalam menanggulangi LGBT. Penyimpangan nilai-nilai luhur harus disiasati dengan mengembalikannya kembali kepada cita hukum bangsa yaitu Pancasila. Agar tidak bertentangan dengan HAM, pengaturan tentang LGBT diharuskan merupakan cerminan dari nilai-nilai cita hukum yang terkandung didalamnya setiap sila dalam Pancasila.Kata Kunci : Politik Hukum, LGBT, Pancasila.

Everyone has the right to obtain recognition of guarantees, protection and fair legal treatment, and obtain legal certainty. The tidal flood disaster that occurred in Pekalongan City resulted in the land owners losing their right to control, use or take advantage of the land because the surface of the land and/or buildings erected on it was either partially or completely inundated by tidal water. This article aims to identify the legal status of pieces of land that are affected by tidal flood according to the Ministry of ATR/BPN Regulation Number 17 of 2021 of Procedures for Determination of Destroyed Land and to analyze the legal protections that can be obtained by owners of Land Rights on destroyed land as the result of a disaster. This is a normative juridical research with conceptual and statutory approaches by examining all the relevant laws and regulations. The results of this study conclude that the pieces of land affected by the tidal flood disaster in Pekalongan City has met the requirements to be considered as destroyed land based on the land requirements in Ministry of ATR/BPN Regulation Number 17 of 2021, the holders of the land are then given priority to carry out reconstruction or reclamation within a period of 1 (one) year, receive spiritual funds if the pieces of land is to be used and/or reconstruction or reclamation is carried out by the Government Kata-kata Kunci: Banjir rob, tanah musnah, status hukum, perlindungan hukum AbstrakSetiap orang berhak memperoleh pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum seadil-adilnya, dan mendapatkan kepastian hukum. Bencana banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan mengakibatkan pemilik tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan atau mengambil manfaat atas tanah karena permukaan tanah dan/atau bangunan yang didirikan diatasnya baik sebagian atau seluruhnya tergenang oleh air rob. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai status hukum bidang tanah yang terkena banjir rob menurut Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah dan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang bisa diperoleh Pemilik Hak Atas Tanah atas tanah yang musnah akibat bencana. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa bidang tanah yang terdampak bencana banjir rob di Kota Pekalongan berdasarkan persyaratan tanah dapat di kategorikan sebagai musnah dalam Permen ATR/ BPN Nomor 17 Tahun 2021 telah memenuhi syarat dikatakan sebagai tanah musnah dan pemegang hak atas tanah diberikan prioritas untuk melaksanakan rekontruksi atau reklamasi dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun, mendapatkan dana kerohiman apabila bidang tanah tersebut akan digunakan dan/atau dilaksanakan rekontruksi atau reklamasi oleh Pemerintah.

AbstrakTulisan ini mengkaji tentang uji akurasi deklinasi matahari yang merupakan salah satu data syarat untuk menentukan waktu sholat, titik koordinat tempat, rukyatul hilal dengan menggunakan I-zun Dial. Salah satu alat untuk menentukan deklinasi Matahari pada era kontemporer adalah penemuan baru karya M. Ihtirozun Ni’am yang bernama I-zun Dial. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana metode penentuan deklinasi Matahari dengan menggunakan I-zun Dial dan relevansinya jika diimplementasikan, serta  bagaimana akurasi metode penentuan deklinasi Matahari dengan menggunankan I-zun Dial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan metode penentuan deklinasi Matahari dengan menggunakan I-zun Dial. Dilihat dari cara penggunaannya, dalam metode ini, harus terlebih dahulu diketahui titik koordinat tempat, waktu kulminasi, titik arah utara sejati, dan jarak zenith Matahari dengan bantuan gnomon dan satuan ukuran sentimeter pada bidangnya, sehingga praktis dan mempermudah penggunanya. Akurasi metode penentuan deklinasi Matahari menggunakan I-zun Dial dikategorikan akurat, karena jika hasilnya dibandingkan, data deklinasi Matahari yang ditampilkan I-zun Dial, Almanak Nautika dan Ephemeris setelah melalui proses pengujian menunjukkan selisih yang hanya berbeda pada nilai menitnya saja, dibuktikan dengan  kesepuluh uji coba dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan selisih menit.Keywords: Uji Akurasi, Deklinasi dan I-zun Dial

This study was motivated by an increase in the average provincial minimum wage in 2022 across Indonesia by 1.09%. The percentage increase is considered not proportional to the increase in the price of goods to meet the needs of workers and their families. When compared to the average increase in the minimum wage in previous years, the provision of UMP increases in 2022 is relatively low. This research uses normative legal research methods with secondary data collection techniques. This research aims to educate a wide audience on the system of determining the minimum wage of Indonesian workers based on a comparison of wage policies. In addition, this study will provide an overview of the comparison of the wage system through the method of Government Regulation  78 of 2015 with Government Regulation 36 of 2021. The results of this study showed that the minimum wage determination system with the PP 78 method in 2015 prioritizes workers and their welfare. In addition, the government regulation uses democratic principles and considers the standard of living needs (KHL) in determining its minimum wage. Meanwhile, the minimum wage determination system using the PP 36 of 2021 method uses a established formula. The formula uses the upper median and lower median references in measuring the rate of salary increases of workers in Indonesia.