Abstract.The development of the times turned out not to always be able to achieve goals in improving the moral of society. Evidenced by the increasing number of crimes of morality, especially in terms of sexual orientation deviations. Even though it is true that LGBT people are not to be shunned, their sexual orientation is deviant, directly or indirectly can have a negative effect on the wider community. This is a job for all aspects of society in overcoming LGBT. Deviations from noble values must be overcome by returning them to the legal ideals of the nation, Pancasila. In order not to conflict with human rights, regulation of LGBT is required to be a reflection of the legal ideals contained in each of the precepts in Pancasila.Keywords: Legal Politics, LGBT, PancasilaAbstrak. Perkembangan zaman ternyata tidak selalu dapat mencapai tujuan dalam perbaikan moral masyarakat. Terbukti dengan makin banyaknya kejahatan moralitas, terutama dalam hal peyimpangan orientasi seksual. Sekalipun memang benar bahwa kaum LGBT tidak untuk dijauhi, namun orientasi seksualnya yang menyimpang, secara langsung maupun tidak dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan pekerjaan bagi seluruh aspek masyarakat dalam menanggulangi LGBT. Penyimpangan nilai-nilai luhur harus disiasati dengan mengembalikannya kembali kepada cita hukum bangsa yaitu Pancasila. Agar tidak bertentangan dengan HAM, pengaturan tentang LGBT diharuskan merupakan cerminan dari nilai-nilai cita hukum yang terkandung didalamnya setiap sila dalam Pancasila.Kata Kunci : Politik Hukum, LGBT, Pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1)upaya pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II  Maros ; (2) mengetahui faktor determinan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan mengamati subjek dan objek yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Fakta yang ditemukan dideskripsikan secara mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis dengan reduksi, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana sudah  terlaksana namun belum secara maksimal dengan diterapkannya  3 (Tiga) program pendidikan non formal yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros yaitu pertama pendidikan  kepribadian yang terdiri dari pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kemampuan intelektual, pendidikan kesadaran berbangsa, bernegara., dan pendidikan sadar hukum. kedua pendidikan kemandirian terdiri dari keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan keterampilan sesuai minat. ketiga pendidikan dan pelatihan kesehatan jasmani dan rohani. Untuk pemenuhan pendidikan formal belum berjalan dengan baik. Faktor Determinan dalam  pemenuhan Hak Pendididkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya tenaga pendidik, kurangnya suplai anggaran untuk pendidikan, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang masih kurang, blok anak pidana dan blok narapidana dewasa tergabung.