Social exchange theory and organizational justice theory has been seen as a standard and has become an important basis for many researches on attitudes and behavior of employees working in various organizations. This study aims to build and test a model based on the integration of these two important theories in predicting the felt obligation felt by employees working in public organizations. Public officers who work at the Agency for Personnel and Human Resources Development in Malang, East Java, Indonesia are the target population in the study. Non-probability sampling was used in this study, with 88 officers who participated in this study. By using path analysis, testing for each relationship between variables shows the results of the path coefficient. Findings suggest that even it confirms social exchange and justice theory,  positive felt obligation among public employees would be more influenced with higher perceptions of distributive justice rather than perceived organizational support. Practical implications for organizations and future studies are also addressed.

Pegawai merupakan aset terbesar dari organisasi mana pun, agar organisasi bersinar; organisasi bergantung pada kompetensi dan sikap profesional dari pegawai. Pengelolaan talenta dalam organisasi, yang sering dikenali sebagai manajemen talenta masih membuka peluang untuk perdebatan ilmiah tentang bagaimana konsep ini bisa berjalan dengan baik pada organisasi sektor publik. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, artikel ini mengulas tentang filosofi talenta, telaah manajemen talenta, serta model kerangka integratif manajemen talenta pada sektor publik yang bermuara pada efektivitas manajemen talenta pada organisasi publik. Kesenjangan yang ada dalam literatur dan dalam praktik adalah kurangnya model yang komprehensif, didukung oleh bukti empiris, untuk mendukung manajemen bakat bagi para pemimpin organisasi publik di tingkat fungsional dan eksekutif. Sebuah proposisi penting berupa model kerangka integratif manajemen talenta, selain menjadi arah untuk penelitian ke depan juga dapat memberikan gambaran tentang apa yang dapat dilakukan dan bagaimana organisasi publik melakukan sesuatu hal yang mendorong upaya untuk menjadi lebih fokus dalam menarik, merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan talenta yang tepat dalam  mendorong pertumbuhan organisasi yang begitu cepat.

Pegawai negeri sipil dihadapkan pada bentuk evaluasi berkala yang menuntut akuntabilitas dalam pekerjaan. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perilaku proaktif dari pegawai yang bekerja di organisasi pemerintahan dapat dijelaskan dengan perspektif teori pertukaran sosial dan keadilan dalam organisasi. Baik persepsi dukungan organisasi maupun keadilan organisasi (dalam bentuk keadilan distributif dan prosedural) diyakini dapat mempengaruhi kinerja proaktif yang dihasilkan oleh pegawai. Model konseptual yang dikembangkan pada penelitian ini kemudian diujikan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melibatkan sebanyak 72 pegawai negeri sipil yang bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota dan Kabupaten Malang yang menjadi sampel dan berkenan menjadi responden dalam penelitian. Instrumen penelitian kuesioner yang disebarkan secara online, dan peneliti telah melakukan screening data untuk seluruh responden yang telah mengisi lengkapi seluruh pernyataan dalam kuesioner penelitian tersebut. Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini, dengan hasil temuan penelitian yang menunjukkan bahwa dari ketiga hubungan pengaruh dalam model penelitian, persepsi dukungan organisasi ditemukan tidak mempunyai pengaruh bermakna penting pada perilaku proaktif pegawai. Sementara keadilan distributif ditemukan mempunyai pengaruh yang paling dominan dalam perilaku proaktif pegawai jika dibandingkan dengan keadilan prosedural.

The purpose of this study was to conduct a strategic environmental analysis at the Inspectorate of Probolinggo Regency, East Java to improve the competence of auditors. The human resource development perspective is used here as a theoretical basis to identify factors both internally and externally, to then be identified and mapped in the form of strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The results of this study reveal a description of the competitive environment of the Probolinggo Regency Inspectorate, especially in developing its auditors. Internally, the inspectorate environment is considered to be still less competitive due to the main weakness that stands out, namely the low personal awareness in auditor competency development. But the main strength identified is the internal training methods for auditors that are synchronized both inside and outside the workplace. Externally, the inspectorate environment is considered competitive considering the main opportunities, namely the existence of external training and competency tests for auditors, besides that the organization faces a major threat, namely changes in the landscape and the basis of the audit process in an organization.