This research was conducted to find out how the directors' accountability mechanism caused by an error or negligence caused the limited company to go bankrupt and how the legal consequences on the bankruptcy of a limited liability company. This type of research was classified as a normative legal research or also called doctrinal research, namely research that examined the law as a separate system that was separate from various other systems in society so as to provide a boundary between the legal system with other systems. The approach method used was the statutory approach; and Conceptual Approach. In principle, the Board of Directors was not personally responsible for acts committed for and on behalf of the company based on its authority. The scope of conduct that would be personally accounted for by the directors of the company was negligence because the directors did not fulfill the contents of the agreement and mistakes because the directors commit acts against the law. Bankruptcy of a Limited Liability Company was the bankruptcy of itself, not the bankruptcy of its management, even though the bankruptcy was due to the negligence of its management. So that management should not be held liable jointly for any losses due to negligence and could only be held accountable if the company's assets were not sufficient to cover losses due to bankruptcy Article 90 paragraph (2) of the Limited Liability Company Law).

This study aims to analyze the basis for judges considerations in adjudicating and deciding cases Number 55 / Pdt.G / 2018 / PN.Sel, analyzing legal protection for buyers in buying and selling land rights. The method used is the empirical normative legal research method, using a conceptual approach, statutory approach, and sociology of law approach. The results of this study, first, show the judge's consideration of illegal acts in cases of court decisions based on Article 1365 of the Civil Code. Based on these considerations, the Panel concluded that the documents of evidence submitted by Defendants I and II were not supported by the statements of witnesses, so that Defendants I and II were unable to prove their arguments. as well as the disputed land controlled by Defendant II is an Unlawful Act, however, on the other hand, the plaintiff is able to prove the arguments of the lawsuit through evidence supported by testimony of witnesses, then the plaintiff's claim is declared granted. Second, The form of legal protection that can be provided to buyers is repressive legal protection, this is needed to provide solutions and certainty as well as clarity on the settlement of existing disputes because basically the law protects the buyer because even though it is only made with a receipt and signed by the Village Head then the agreement has met the requirements stipulated in civil law so that the receipt can become a means of evidence, even though it has the power of proof to the extent that it is not yet perfect.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan disiplin kerja guru pada SMK Nusantara Balikpapan. Metode penelitian ini adalah deskriftif kualitatif, subjek peneltian ini adalah kepala sekolah dan guru-guru pada SMK Nusantara Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang mencakup tiga kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pada SMK Nusantara Balikpapan memiliki disiplin kerja yang baik dan terus meningkat, Dalam hal upaya meningkatkan kedisiplinan guru di lingkungan SMK Nusantara secara terstruktur dimana SMK Nusantara memiliki  kemampuan pengelolaan Struktur Organisasi Sekolah SMK Nusantara Balikpapan dengan baik, memiliki tujuan diadakan peningkatan kedisiplinan guru kerja di SMK Nusantara Balikpapan, Memiliki  dasar peningkatan kedisiplinan guru kerja di SMK Nusantara Balikpapan, Upaya Pelaksanaan peningkatan kedisiplinan kerja guru di SMK Nusantara Balikpapan, Mengatasi kendala yang dihadapi, Partisipasi Guru dalam membantu proses peningkatan kedisiplinan kerja guru di SMK Nusantara Balikpapan.

Wanprestasi merupakan suatu kelalaian atau kesalahan debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram No: 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr. Dimana nasabah telah melakukan Ingkar Janji (wanprestasi) kepada pihak PT. Bank BRI Syariah dengan menggunakan Akad Pembiayaan Murabahah. Adapun metode yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan setiap orang.

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas  Penanaman Modal Asing menurut hukum positif, dan kedua untuk menganalisis akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas Penanaman Modal  Asing perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, UU Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pembubaran. PT PMA melaporkan pembubaran kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan penyerahan surat izin usaha. Kedua, Implikasi hukum dari pembubaran PT PMA di Indonesia mencakup kewajiban melaporkan pembubaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban membayar seluruh kewajiban perusahaan yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembagian asset yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan berakhirnya kontrak bisnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Data Pribadi.