Swasembada beras merupakan isu nasional yang selalu menjadi perhatian besar pemerintah. Masalah beras selalu melibatkan antar-kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, kajian mengenai hal ini harus juga menyeluruh dan bisa diaplikasikan dengan baik. Mulai dari penyediaan data, kemudian analisis data, terus kebijakannya tentu merupakan langkah yang harus didorong untuk terus disempurnakan. Penelitian ini berusaha mengkaji faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap swasembada beras di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data terbaru dan terbaik yang dihasilkan oleh BPS dan Kementerian pertanian pada 34 provinsi di Indonesia. Metode inferensia yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk melihat variabel-variabel apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap swasembada beras. Penjelasan juga selanjutnya dilakukan secara deskriptif dengan cara memberikan gambaran berupa tabel dan grafik. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa variabel persentase rumah tangga petani padi, dan alokasi pupuk urea subsidi secara signifikan memengaruhi swasembada beras serta variabel harga jagung pipil tidak signifikan memengaruhi swasembada beras.

Pemerintah memiliki target perbaikan gizi dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs). Salah satu permasalahan gizi adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi mengakibatkan permasalahan besar pada berbagai sektor. Meskipun pada tahun 2018 terjadi penurunan prevalensi stunting yang cukup besar dari 37,2 persen (2013) menjadi 30,8 persen (2018), tetapi masih jauh dari standar WHO, yaitu di bawah 20 persen. Selain itu, ketimpangan antardaerah sangat besar. Prevalensi stunting di DKI Jakarta sudah berada pada angka 17,6 persen sedangkan sebagian besar daerah lain masih berada di atas 30 persen. Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi (41,6 persen), bahkan untuk kategori balita sangat pendek, Sulawesi Barat adalah yang tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh karakteristik demografi terhadap kejadian stunting pada balita di Sulawesi Barat. Data yang digunakan adalah hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 (Riskesdas 2018). Metode analisis menggunakan regresi logistik biner yang menyimpulkan bahwa pendidikan ibu, pendidikan ayah, riwayat pemeriksaan kehamilan ibu, riwayat konsumsi TTD saat kehamilan ibu, dan usia ibu saat melahirkan memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian stunting pada balita. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran rumah tangga adalah langkah utama upaya preventif mencegah kejadian stunting.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki sumbangsih cukup besar terhadap kemiskinan di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat menempati urutan ketiga dengan penduduk termiskin terbanyak di Indonesia demgam sumbangsih mencapai 13,79 persen, hanya di bawah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemiskinan adalah masalah kompleks yang butuh perhatian lebih terhadap penanganannya. Diperlukan suatu kajian yang cukup mendalam untuk mengetahui faktor apa saja yang harus menjadi prioritas dalam mengatasi kemiskinan. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi dan mengkaji vaiabel apa saja dari faktor sosial ekonomi yang memengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data panel tahun 2014-2018 yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat serta data lain dari Kemenkeu. Metode yang digunakan yakni Regresi Data Panel terhadap variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan berdasarkan teori-teori para ahli. Hasil yang diperoleh adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dana alokasi umum (DAU), dan kepadatan penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Variabel indeks pembangunan manusia (IPM) yang disusun atas rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Jadi, langkah-langkah yang harus diambil oleh pemilik kebijakan adalah memastikan kesehatan masyarakat terjamin dengan penyediaan fasilitas yang cukup dan memadai, menyediakan sarana pendidikan termasuk pendidik yang tidak hanya cukup dari sisi kuantitas tetapi juga memiliki kualitas tinggi. Upaya lain adalah memastikan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat dengan pendapatan yang cukup dan atau harga kebutuhan yang terjangkau.