Dalam menjalankan suatu usaha diperlukan keterampilan manajemen untuk mengatur segenap sumber daya yang dimiliki. Baik dari pengelolaan tenaga kerja, pemasaran, hingga operasional, semuanya tidak terlepas dari aspek keuangan. Untuk itu, sangat penting bagi pengelola perusahaan dalam hal ini manajer dan bagian terkait untuk memahami konsep manajemen keuangan dengan baik.Menjawab hal di atas, maka buku yang saat ini ada di tangan Anda hadir untuk membantu para pembacanya yang ingin memahami konseptual dasar ilmu manajemen keuangan dengan pembahasan yang mudah dan lugas.Adapun isi pembahasan dalam buku ini terdiri dari 13 bab yang saling terhubung, yaitu: Tinjauan Dasar Manajemen Keuangan; Nilai Waktu dari Uang; Konsep Laporan Keuangan; Arus Kas dan Perpajakan; Pasar dan Institusi Keuangan; Tingkat Bunga; Saham dan Valuasinya; Risiko dan Tingkat Pengembalian; Dasar-dasar Penganggaran Modal; Kebijakan Dividen; Struktur Modal dan Leverage; Manajemen Modal Kerja; Perencanaan dan Ramalan Keuangan.

UMKM merupakan pilar terpenting pada bidang ekonomi dengan mendominasi komposisi porsentase bisnis di Indonesia, sehingga para pelaku UMKM harus memiliki kepastian dan payung hukum dalam melakukan transaksi bisnisnya. Program PKM dilaksanakan untuk memberikan edukasi pada para pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha untuk keberlanjutan UMKM dimasa new normal serta melatih dan mendampingi pembuatan NIB secara online (pemanfaatan teknologi digital). Metode yang digunakan yaitu servise learning dengan 3 tahap (persiapan, pelayanan, dan refleksi). Program PKM dilaksanakan pada bulan April 2022. Hasil menunjukkan bahwa UMKM dapat memiliki legalitas usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis, dan dapat memahami pentingnya legalitas usaha untuk keberlanjutan UMKM yang dijalankannya, serta bagi pihak pemerintah dapat mengetahui, mendata warganya yang menjadi pelaku UMKM.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis potensi dan strategi pengembangan kawasan SAKOSA sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Bima. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, penelitian ini mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara mendalam (indepth interview), focus group discussion (FGD) dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi daya tarik wisata alam kawasan SAKOSA Kabupaten Bima sangat besar meliputi laut, pantai, pulau, hutan, bukit, telaga, situs peninggalan budaya, bendungan, sumur tua, gunung berapi, sumber air panas, hutan mangrove, air terjun, bentukan alam yang menghasilkan daya tarik yang indah dan potensi tersebut tersebar di wilayah Ambalawi, Wera, Sape dan Lambu. Berdasarkan identifikasi penelitian kemudian dibuat pemetaan potensi kawasan SAKOSA yang dikelompokkan menjadi daya tarik wisata unggulan, cukup unggul dan kurang unggul. Hasil analisis SWOT diketahui bahwa strategi pengembangan yang dapat dilakukan meliputi, memanfaatkan potensi daya tarik yang dimiliki untuk menghadapi ancaman, meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman, memanfaatkan potensi daya tarik kawasan untuk meraih peluang, dan startegi mengatasi kelemahan untuk meraih peluang

Tulisan ini membahas aktivisme sosial yang dijalankan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima dalam ranah pemberdayaan masyarakat di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kajian ini menjadi penting artinya untuk memetakan secara utuh kontribusi NGO sebagai salah satu aktor non-negara dalam memberdayakan masyarakat miskin atau tertinggal. Tugas pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan sebenarnya merupakan tanggung jawab penuh pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, peran aktor dan organisasi yang berada di luar sektor pemerintah, seperti NGO, juga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas semacam itu demi akselerasi perwujudan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Melalui pendekatan studi kasus, kajian ini tertuju pada kondisi terkini kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Desa Oi Bura dan peran pemberdayaan sosial yang dijalankan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima. Unsur pimpinan organisasi, tim pelaksana program pemberdayaan masyarakat, dan beberapa warga menjadi subyek penelitian. Mengacu pada sejumlah temuan lapangan, aktivisme sosial LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima melalui program “Peduli” selama dua tahun (2014-2016) di Desa Oi Bura adalah bersifat signifikan serta kontributif menumbuhkan kesadaran sosial dan keberdayaan warga. NGO tersebut mampu mentransfer pengetahuan tentang inklusi sosial, mengintensifkan pemberian layanan dasar, dan memperluas akses interaksi warga dengan Pemerintah Desa.

Through the social audit, villagers can control, supervise, and evaluate certain development programs or activities that have been implemented by the village government, because social audit can be positioned as a variant of public participation oriented towards the realization of democratic governance. This critical learning facilitation was held in the context of social awareness to expand the understanding of villagers about social audit techniques based on principles, benefits, and ideal stages while at the same time fostering the commitment of the village government to apply the principles of transparency and accountability in development management, including providing access to information disclosure related to the village planning and budgeting documents so that it can be known by the citizens as a whole. This community service activity involved dozens of residents and the village government officials as participants and was carried out during March 2018 in the Rabakodo Village, Woha District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province by applying special learning methods in the form of various lectures to convey the conceptual substance of social audit that must be understood by program participants, as well as practices to demonstrate the social audit work process that can be directly observed and practised by them. These facilitation activities produce outputs in the form of recommendations from residents to the village government so that (1) public participation in the planning-budgeting process, including the activities in the field of village development, community building, and community empowerment must be provided in large portions by the village government for the sake of democratic and inclusive management of the village development; (2) The village government must act transparently and responsively to the needs of the residents, and prioritize a persuasive approach when facing their demands; and (3) villagers must always actively participate in all stages of the village development management, especially in planning, budgeting, implementing, and monitoring phases.